Kompas.com - 01/02/2019, 22:23 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 02 (BPN) Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya tidak berniat sama sekali menjenguk Ratna Sarumpaet yang saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya .

Sebelum tersangkut kasus hoaks, Ratna merupakan mantan salah satu juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia kemudian dipecat lantaran berbohong soal kabar penganiayaan dirinya.

Fadli Zon merasa keki atau jengkel sebab saat bertemu Prabowo dan sejumlah pimpinan BPN lainnya Ratna mengaku dianiaya sekelompok orang. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).
"Memang enggak ada niat sih (menjenguk Ratna Sarumpaet). Kami ini kan merasa keki. Kami ini merasa jengkel sekali merasa dibohongi kok," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut Fadli, kebohongan Ratna Sarumpaet telah menimbulkan kerugian bagi Prabowo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: Babak Baru Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Seperti diketahui, setelah bertemu Ratna yang mengaku dianiaya, Prabowo langsung memberikan pernyataan pada Selasa (2/10/2018) malam.

Ia menuding ada motif politik di balik dugaan penganiayaan terhadap anggota badan pemenangannya itu.

Namun, tak lama berselang, Ratna mengaku berbohong soal kabar penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 21 September 2018.

Baca juga: Timses Jokowi Minta Polisi Tak Berhenti pada Ratna Sarumpaet

Kasus itu pun sempat disinggung oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat pertama Pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

"Kami yang paling dirugikan kan. Kami dirugikan sekali dengan kasus ini. Lihat saja sampai ini jadi bahan bagi Jokowi di debat pertama. Yang ditanya apa, jawabannya kasus RS lagi," ucap Fadli.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini. Pertama, Kejari Depok akan eksekusi terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani namun, Buni meminta eksekusi ditunda. Berikutnya, KPU umumkan 49 daftar nama caleg mantan narapidana korupsi. Terakhir, kasus dugaan penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.