Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Keki, Fadli Zon Enggan Jenguk Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 01/02/2019, 22:23 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 02 (BPN) Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya tidak berniat sama sekali menjenguk Ratna Sarumpaet yang saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya .

Sebelum tersangkut kasus hoaks, Ratna merupakan mantan salah satu juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia kemudian dipecat lantaran berbohong soal kabar penganiayaan dirinya.

Fadli Zon merasa keki atau jengkel sebab saat bertemu Prabowo dan sejumlah pimpinan BPN lainnya Ratna mengaku dianiaya sekelompok orang. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).
"Memang enggak ada niat sih (menjenguk Ratna Sarumpaet). Kami ini kan merasa keki. Kami ini merasa jengkel sekali merasa dibohongi kok," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Menurut Fadli, kebohongan Ratna Sarumpaet telah menimbulkan kerugian bagi Prabowo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: Babak Baru Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Seperti diketahui, setelah bertemu Ratna yang mengaku dianiaya, Prabowo langsung memberikan pernyataan pada Selasa (2/10/2018) malam.

Ia menuding ada motif politik di balik dugaan penganiayaan terhadap anggota badan pemenangannya itu.

Namun, tak lama berselang, Ratna mengaku berbohong soal kabar penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 21 September 2018.

Baca juga: Timses Jokowi Minta Polisi Tak Berhenti pada Ratna Sarumpaet

Kasus itu pun sempat disinggung oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat pertama Pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

"Kami yang paling dirugikan kan. Kami dirugikan sekali dengan kasus ini. Lihat saja sampai ini jadi bahan bagi Jokowi di debat pertama. Yang ditanya apa, jawabannya kasus RS lagi," ucap Fadli.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini. Pertama, Kejari Depok akan eksekusi terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani namun, Buni meminta eksekusi ditunda. Berikutnya, KPU umumkan 49 daftar nama caleg mantan narapidana korupsi. Terakhir, kasus dugaan penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com