Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Negara Diingatkan Berhati-hati Bicara di Tahun Politik

Kompas.com - 01/02/2019, 18:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan para pejabat negara berhati-hati dalam berbicara terutama di tahun politik ini.

Hal itu ia sampaikan menanggapi kegaduhan yang diakibatkan kejadian di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

"Sebaiknya pejabat negara, pejabat pemerintahan, berhati-hati di dalam melaksanakan tugasnya sehingga di tengah masyarakat yang terpolarisasi. Sehingga tidak makin membelah dan menimbulkan keragu-raguan terhadap netralitas pelayanan publik yang dilakukan pejabatnya," kata Titi saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Ia pun mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) tak menunjukan ekspresi politiknya di ruang publik. Titi mengatakan sedianya ASN memiliki hak untuk memilih, hanya tak boleh ditunjukkan.

Baca juga: Ramai Tagar #YangGajiKamuSiapa, Ini Penjelasan Kemenkeu soal Gaji PNS

"Jadi, sederhananya aparatur negara, ekspresi politik, ekspresikan lah di bilik suara. Bukan melalui kegiatan yang mengarah partisan. Tetapi mencari tahu visi misi paslon, parpol, ya dibolehkan. Tetapi Keberimbangan itu yang penting," ujar dia.

"Rambu-rambunya jelas. Yang penting bagi ASN menahan diri. Aktualisasi politik tidak perlu diekspresikan di masa kampanye," lanjut dia.

Polemik pernyataan "yang gaji kamu siapa" bermula ketika Rudiantara meminta masukan kepada semua pegawai tentang dua buah desain yang diusulkan untuk Gedung Kemenkominfo dengan gaya pengambilan suara atau voting.

Namun, ketika ingin memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk memilih, Rudiantara memberi opsi untuk memilih Nomor 1 atau Nomor 2. Keriuhan pun terjadi, sebab pegawai Kemenkominfo sepertinya mengasosiasikan ini seperti pilihan dalam Pilpres 2019.

Menanggapi keriuhan itu, Rudiantara kemudian meminta agar pemilihan ini tidak dikaitkan dengan politik. Meski begitu, dia tetap memberikan opsi pilihan itu Nomor 1 atau Nomor 2.

Rudiantara kemudian meminta maju perwakilan pegawainya yang memilih desain Nomor 1 dan Nomor 2.

Saat pegawai yang memilih desain Nomor 1 mengungkapkan alasannya, tidak ada keriuhan.

Polemik dimulai saat pegawai yang memilih Nomor 2 memberi penjelasan. Ini disebabkan pegawai yang memilih Nomor 2 memberikan alasan bukan terkait desain. Ada kemungkinan Si Ibu yang ditunjuk itu salah menangkap saat Rudiantara menanyakan alasan memilih Nomor 2, bukan terkait desain tapi nomor urut dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Dituding Rugikan Prabowo, Rudiantara Dilaporkan ke Bawaslu

"Mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan Nomor 2, yakin saja," ucap pegawai itu.

Sontak, Rudiantara tercengang mendengar jawaban tersebut. Tak lama setelah itu, Rudiantara menyatakan pertanyaan sindiran kepada pegawai yang memilih Nomor 2 tersebut.

"Bu, Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang?" ujar Rudiantara dalam acara itu.

Pernyataan ini menuai polemik karena Rudiantara dianggap dapat memengaruhi netralitas ASN dalam Pilpres 2019. Selain itu, pernyataan ini dipermasalahkan karena gaji ASN tak semestinya dikaitkan dengan pilihan politik.

Kompas TV Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara jadi pembicaraan di media sosial. Dalam sebuah acara sosialisasi pemilu di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menampilkan dua desain sosialisasi pemilu yang berlatar merah dan putih bernomor satu dan dua. Para pegawai atau Aparat Sipil Negara diminta memilihnya. Pegawai yang memilih nomor dua dan nomor satu diminta maju menyatakan alasan memilih. Namun ASN yang memilih alat peraga nomor dua menyatakan alasannya untuk memilih di Pemilihan Presiden. Hal ini membuat Rudiantara terkejut. Usai menyatakan alasan, sang pegawai turun dari panggung. Namun Rudiantara tiba-tiba bertanya. Soal siapa yang menggaji sang pegawai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com