Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Akan Uji Coba Radar Tsunami di Purworejo dan Bantul

Kompas.com - 01/02/2019, 13:33 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika mencoba mendapatkan hibah radar tsunami dari Pemerintah Jepang. Radar itu akan diuji coba di dua daerah untuk deteksi dini gelombang tsunami.

"Nah radar tsunami ini sedang dalam tahap demontrasi uji coba dan akan dipasang di Purworejo dan Bantul karena posisinya juga berdekatan dengan bandara baru Kulon Progo ini ya yang juga di zona potensi tsunami," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019).

BMKG baru saja bertemu dengan pihak pemerintah Jepang yang memberikan radarnya di Gedung DPR. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Baca juga: Beredar Isu Tsunami di Tapanuli Tengah, Ini Penjelasan BMKG

Dengan alat ini, BMKG bisa mendeteksi kecepatan tsunami yang mungkin terjadi. Informasi mengenai kecepatan tsunami itu diharapkan bisa menjadi peringatan dini ke masyarakat agar segera mengevakuasi diri.

Dwikorita mengatakan BMKG juga sudah punya sistem deteksi dini tsunami yang ada sejak 10 tahun lalu. Sejauh ini, sistem tersebut sudah memberikan 22 deteksi tsunami di Indonesia. Sementara itu, tsunami yang benar-benar terjadi setelah adanya deteksi itu ada sebanyak 15 kali.

Dwikorita mengatakan adanya radar tsunami ini akan mepertebal sistem deteksi bencana.

Baca juga: 2019, Jokowi Ganti Peralatan Sistem Pendeteksi Tsunami yang Rusak

"Dengan radar tsunami tadi sehingga ini berlapis-lapis. Jadi kalau gagal satu, masih ada yang satunya. Kan biasanya dalam kondisi gempa itu lampu mati, komunikasi terputus, sehingga sistem harus kita bangun berlapis-lapis," ujar Dwikorita.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengapresiasi program ini. Agus mengatakan seharusnya masyarakat bisa mendapatkan informasi sedini mungkin mengenai potensi terjadinya bencana di lingkungan mereka. Dengan begitu bencana yang terjadi tidak menimbulkan banyak korban.

"Untuk itu kami DPR tentunya sangat berusaha supaya alat deteksi dini ini betul-betul terpasang dengan baik dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com