Alasan KPU Pilih Panelis Debat dari Akademisi dan LSM

Kompas.com - 01/02/2019, 13:07 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta PusatKompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan mengatakan dipilihnya delapan panelis debat kedua dari kalangan akademisi dan LSM bukan tanpa alasan.

Diharapkan, kalangan akademisi dan LSM dapat memberikan pertanyaan yang komprehensif baik secara praktikal maupun teoritikal.

"Dikandung maksud, nanti pertanyaan itu akan lebih menggigit. Jadi ditingkatan teoritik juga dapat, tetapi di tingkatan praktikal juga pertanyaan itu akan muncul," kata Wahyu di kantor KPU, Memteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Wahyu mengatakan, delapan nama yang muncul sebagai panelis debat kedua juga melalui proses identifikasi yang panjang.

Baca juga: KPU Tetapkan 8 Panelis Debat Kedua Pilpres, Ini Nama-namanya

Sebelum ditetapkan, KPU dan tim kampanye capres-cawapres melakukan penelusuran rekam jejak calon panelis. Proses ini dilakukan untuk memastikan panelis memenuhi syarat yang ditetapkan KPU.

Selain ahli di bidangnya, panelis juga harus netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon.

"Ratusan tokoh ratusan akademisi. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tema, maka kita kerucutkan menjadi delapan (panelis)," ujar Wahyu.

Baca juga: KPU Telusuri Rekam Jejak Calon Panelis Debat Kedua

Sebelumnya, KPU menetapkan delapan panelis debat kedua pilpres. Jumlah itu terdiri dari enam akademisi dan dua anggota LSM.

Berikut delapan panelis debat kedua pilpres:

1. Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D

2. Rektor IPB, Dr. Arif Satria

3. Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati

4. Ahli pertambangan ITB, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M. Sc

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X