Jalan Panjang KPU Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor...

Kompas.com - 01/02/2019, 09:48 WIB
Konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk akhirnya mengumumkan calon legislatif mantan narapidana korupsi menempuh proses yang panjang.

Pada tahap pencalonan, KPU tidak meloloskan eks koruptor sebagai caleg.

Keputusan ini berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Pasal 4 ayat 3 Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Selain itu, KPU juga merujuk Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang juga melarang eks koruptor maju sebagai caleg DPD.

Merespons keputusan KPU, sejumlah eks koruptor yang tak diloloskan KPU mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Caleg Eks Koruptor Diumumkan, KPK Optimistis Pemilih Semakin Dewasa Berdemokrasi

Hasilnya, Bawaslu meloloskan belasan mantan napi korupsi sebagai caleg. Bawaslu mengklaim berpegang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak menyebutkan larangan eks koruptor untuk menjadi wakil rakyat.

KPU kala itu menolak menjalankan keputusan Bawaslu untuk meloloskan eks koruptor sebagai caleg.

KPU menyatakan akan merevisi keputusannya jika hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) menyatakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Putusan MA anulir larangan eks koruptor "nyaleg"

Perjalanan caleg eks koruptor menempuh babak baru pasca MA mengeluarkan hasil uji materi mereka.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Baca juga: Umumkan Caleg Eks Koruptor, KPU Dinilai Tunjukkan Konsistensi

Hal itu berlaku untuk PKPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

Artinya, berdasar putusan MA, mantan napi korupsi diperbolehkan maju sebagai caleg.

Menindaklanjuti putusan MA tersebut, KPU akhirnya merevisi dua PKPU dan menghapus frasa larangan nyaleg untuk mantan napi korupsi.

KPU akhirnya melakukan penetapan caleg DPR dan DPD, termasuk yang berstatus mantan napi korupsi, bersamaan dengan penetapan capres-cawapres, 20 September 2018.

Akhirnya diumumkan

Pada awal November 2018, KPU bertemu dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan mereka membahas rencana mengumumkan nama caleg mantan narapidana korupsi ke publik.

Rencana ini mendapat dukungan penuh dari KPK. Menurut KPU dan KPK, langkah tersebut dilakukan demi melindungi hak pemilih agar bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait para calon yang akan mereka pilih nantinya.

Waktu terus berjalan. Hingga berganti tahun, KPU tak kunjung memenuhi janji mereka. Pengumuman daftar caleg eks koruptor tak kunjung dilakukan.

KPU sempat menjanjikan akan mengumumkan daftar caleg eks koruptor usai debat pertama pilpres. Debat pertama digelar pada 17 Januari 2019.

Lama dinanti, akhirnya KPU memenuhi janjinya. Lembaga penyelenggara pemilu itu merilis daftar caleg eks koruptor, Rabu (30/1/2019) malam.

Upaya KPU ini dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 182 dan 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan calon legislatif dengan status mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Nasional
Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019

Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X