Fasilitasi Benny Wenda, Vanuatu Dinilai Tak Hormati Hubungan Diplomatik dengan RI

Kompas.com - 31/01/2019, 23:18 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha saat ditemui seusai rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha saat ditemui seusai rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha mengecam langkah Pemerintah Vanuatu yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda untuk bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Benny Wenda disebut menyampaikan beberapa hal terkait Papua. Selain itu, Benny juga disebut sempat menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang berisi 1,8 juta tanda tangan.

"Kami mengecam keras tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda menjadi bagian delegasi pada waktu pertemuan mereka dgn KTHAM PBB. Walaupun kami mengetahui dari pihak KTHAM PBB juga kaget terhadap keberadaan Benny Wenda dalam delegasi Vanuatu," ujar Satya saat ditemui seusai rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).


Baca juga: Benny Wenda Disebut Serahkan Petisi Referendum Papua ke PBB, Ini Respons Menlu Retno

Satya menilai Pemerintah Vanuatu tidak menghormati hubungan diplomatik yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Indonesia.

Padahal, menurut Satya, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik selatan, khususnya terkait persoalan Papua.

Pada September 2018 lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 Miliar untuk biaya diplomasi terkait permasalahan Papua.

Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan diplomasi terhadap dua kepala negara di Pasifik Selatan, yakni Nauru dan Vanuatu. Kedua kepala negara itu diajak langsung ke Papua untuk melihat perkembangan pembangunan di sana.

"Itu menunjukkan bahwa Vanuatu tidak menghormati Indonesia, tidak menghormati hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu. Itu yang kami sesalkan," kata Satya.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan bahwa pemerintah telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Baca juga: Pemerintah Protes Keras ke Vanuatu Terkait Pertemuan Benny Wenda dan KTHAM PBB

Menlu Retno menjelaskan, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM sebenarnya bertujuan untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Rabu (30/1/2019), diketahui pihak KTHAM justru terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Atas peristiwa tersebut, Menlu Retno menilai Vanuatu tidak memiliki itikad baik.

"Kami sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kami sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu," ujar Retno.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Nasional
Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Nasional
Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Nasional
Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Nasional
Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Nasional
Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Nasional
Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Nasional
Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Nasional
Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Nasional
Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Nasional
Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Nasional
Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Nasional
Jusuf Kalla Bakal Rindukan Momen Doorstop Bareng Wartawan

Jusuf Kalla Bakal Rindukan Momen Doorstop Bareng Wartawan

Nasional
Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X