Fasilitasi Benny Wenda, Vanuatu Dinilai Tak Hormati Hubungan Diplomatik dengan RI

Kompas.com - 31/01/2019, 23:18 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha saat ditemui seusai rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha saat ditemui seusai rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha mengecam langkah Pemerintah Vanuatu yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda untuk bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Benny Wenda disebut menyampaikan beberapa hal terkait Papua. Selain itu, Benny juga disebut sempat menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang berisi 1,8 juta tanda tangan.

"Kami mengecam keras tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda menjadi bagian delegasi pada waktu pertemuan mereka dgn KTHAM PBB. Walaupun kami mengetahui dari pihak KTHAM PBB juga kaget terhadap keberadaan Benny Wenda dalam delegasi Vanuatu," ujar Satya saat ditemui seusai rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Benny Wenda Disebut Serahkan Petisi Referendum Papua ke PBB, Ini Respons Menlu Retno

Satya menilai Pemerintah Vanuatu tidak menghormati hubungan diplomatik yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Indonesia.

Padahal, menurut Satya, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik selatan, khususnya terkait persoalan Papua.

Pada September 2018 lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 Miliar untuk biaya diplomasi terkait permasalahan Papua.

Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan diplomasi terhadap dua kepala negara di Pasifik Selatan, yakni Nauru dan Vanuatu. Kedua kepala negara itu diajak langsung ke Papua untuk melihat perkembangan pembangunan di sana.

"Itu menunjukkan bahwa Vanuatu tidak menghormati Indonesia, tidak menghormati hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu. Itu yang kami sesalkan," kata Satya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X