KPU: Caleg Mantan Napi Kejahatan Seksual dan Bandar Narkoba Sudah Diganti Parpol

Kompas.com - 31/01/2019, 20:24 WIB
Ketua KPU Arief Budiman menduduki kotak suara berbahan dasar kardus di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman menduduki kotak suara berbahan dasar kardus di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menegaskan, tak ada caleg yang berstatus mantan narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

Sejumlah partai politik memang sempat mengajukan caleg mantan napi kasus kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba. Namun, caleg tersebut telah ditarik oleh partai sebelum ditetapkan oleh KPU.

Menurut Arief, saat ini hanya ada caleg yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi yang maju di pemilu 2019.

"Setelah kita cek, terpidana kasus lain sudah ditarik partainya diganti. Misal narkoba, kejahatan seks terhadap anak, itu kan sudah diganti oleh partainya," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.


Baca juga: Ada 6 Caleg Eks Koruptor dari Partai Gerindra, Ini Daftarnya

Penarikan caleg berstatus mantan napi kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba didasari dari perubahan dua pasal Peraturan KPU (PKPU).

Pertama, Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal lainnya, pasal 60 huruf j PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD.

Kedua pasal itu memuat larangan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba maju sebagai calon legislatif (caleg).

Namun, hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) membatalkan sebagian bunyi pasal tersebut.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 49 Caleg DPRD dan DPD Eks Koruptor

KPU akhirnya menghapus frasa larangan mantan napi korupsi untuk nyaleg. Sementara frasa pembatalan napi kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba, tidak dibatalkan.

Oleh karenanya, tak ada caleg mantan napi kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba dalam pemilu 2019.

Sementara itu, caleg mantan napi korupsi yang maju di pemilu 2019 berjumlah 49 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 40 caleg DPR dan 9 caleg DPD.

Pada 40 caleg DPR, tercatat ada 16 caleg DPRD provinsi berstatus mantan napi korupsi dan 24 caleg eks koruptor DPRD kabupaten/kota.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Nasional
Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Nasional
Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Nasional
Cara Prabowo Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Cara Prabowo Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X