93 Tahun Berdirinya Nahdlatul Ulama...

KOMPAS.com - Penjajahan Belanda atas Nusantara memberikan dampak yang luar biasa. Ruang gerak berbagai golongan dan kelompok dibatasi.

Kegelisahan kelompok Islam muncul karena penerapan nilai-nilai Islam juga dibatasi penjajah. Beberapa ulama tergerak dan menginginkan perubahan dengan mendirikan sebuah organisasi.

Organisasi ini juga diharapkan dapat menyatukan sistem perekonomian, terutama di wilayah Jawa Timur. Akhirnya, beridrilah sebuah koperasi yang bernama Nahdlatul Tujjar.

Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 19 Maret 2010, pada 1918 KH Wahab Chasbullah dan KH Hasyim Ashari merupakan tokoh di balik Nahdlatul Tujjar atau kebangkitan para usahawan.

Meskipun usianya tak panjang, organisasi ini berhasil menghimpun dana besar. Nahdlatul Tujjar juga berkembang menjadi basis perekonomian rakyat.

Baca juga: Momentum Nahdlatul Ulama

Kendala

Pada awal abad ke-20, polemik yang muncul di dunia Islam saat itu adalah gerakan pemurnian agama yang disertai tendensi menentang ajaran tradisional.

Sejumlah kelompok Islam di Indonesia pun mulai mengambil sikap atas gerakan pemurnian ini. Kemudian, digelar Kongres Al Islam di Yogyakarta pada 1925 yang menyepakati perlunya untuk kebebasan bermahzab dan juga peduli terhadap warisan peradaban.

Setelah itu, KH Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai Rais Akbar dalam organisasi baru.

Dilansir dari nu.or.id, pada 31 Januari 1926 disepakati berdirinya wadah persatuan ulama dalam memimpin umat menuju tercapainya "izzul Islam wal Muslimin" (kemuliaan Islam dan Muslim), yaitu Nahdlatul Ulama.

Hasyim Asy'ari lalu merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) dan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab itu menjelaskan latar belakang dari khittah NU, yaitu sebagai dasar berpikir dan bertindak dalam sosial, agama maupun politik.

Resolusi Jihad

Seiring berjalanya waktu, NU tumbuh menjadi organisasi yang mendapat respons positif dari masyarakat. Tak hanya dari lingkungan pesantren, pengaruh NU mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat.

Pada 1935, NU mendeklarasikan konsep Darussalam. Konsep ini tak mengharuskan berdirinya negara Islam dan menjunjung tinggi keberagaman.

Tidak hanya itu, NU juga mengeluarkan sebuah resolusi untuk menanggapi peluang kembalinya penjajah pasca-kemerdekaan.

Ketika Inggris mulai datang ke Surabaya, NU menerapkan "Resolusi Jihad". Peran ini begitu terlihat pada 21 dan 22 Oktober 1945, saat pengurus NU se-Jawa dan Madura menggelar pertemuan di Surabaya.

Baca juga: Resolusi Jihad, Makna di Balik Penetapan Hari Santri Nasional

Pertemuan dilakukan untuk menyatakan sikap setelah mendengar tentara Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan membonceng Sekutu.

Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari menyerukan imbauan kepada para santri untuk berjuang demi Tanah Air.

Resolusi itu disampaikan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Hasilnya, resolusi ini membawa pengaruh yang besar.

Mendirikan partai politik

Pada 1952, NU meninggalkan Masyumi dan memproklamasikan diri menjadi partai politik dua tahun sesudahnya. Dilansir dari BBC, NU ingin ikut berkontestasi dalam ajang politik.

Suaranya juga menakjubkan, karena NU berhasil menduduki urutan ketiga pada Pemilu 1955. Wakil-wakilnya juga berhasil mendukuki sejumlah kabinet pemerintahan ketika itu.

Dalam Pemilu 1971, NU bahkan berhasil menempati peringkat dua di bawah Golkar. Namun, kendala muncul saat Soeharto menerapkan asas tunggal, serta menyederhanakan peserta pemilu menjadi tiga, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

Akhirnya pada Muktamar NU XXV di Situbondo, Jawa Timur NU mengukuhkan kembali ke khittah 1926 dan menerima Pancasila sebagai asas organisasi.

Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 4 Februari 1986, Muktabar Situbondo menetapkan NU untuk melepaskan diri dari kegiatan politik praktis.

PBNU ketika itu menyepakati upaya tersebut dengan konsekuen kegiatan politik menjadi urusan masing-masing anggota.

Kini lebih dari 90 tahun NU tercatat sebagai organisasi terbesar di Indonesia bersama dengan Muhammadiyah. Para tokoh-tokohnya juga menjadi bagian penting dalam pemerintahan Indonesia sampai saat ini.