Kompas.com - 31/01/2019, 13:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan, ada beberapa pembahasan antikorupsi yang disinggung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada debat pertama Pilpres 2019.

Namun, Tama menilai, kedua pasangan belum mampu mengelaborasi lebih jauh agenda aksi mereka dalam pemberantasan korupsi.

"Ini menjadi tawaran yang ada saat perdebatan tapi lagi-lagi kita pengen dengar seperti apa agenda aksinya. Ini yang kemudian perlu ditagih atau ditanya publik," kata Tama dalam diskusi "Pemberantasan Korupsi antara OTT, Pencegahan, dan Remisi", di Rektorat Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Ia mencontohkan, Prabowo-Sandiaga ingin membentuk perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.

Baca juga: INFOGRAFIK: Visi dan Misi Capres-Cawapres dalam Pemberantasan Korupsi

Sementara, Jokowi-Ma'ruf menginginkan penguatan KPK. Menurut Tama, kedua pasangan sudah menunjukkan niatnya untuk mendukung KPK.

"Cuma kan tidak ada elaborasi misalnya, mau seperti apa sih konsep penguatannya? Nah ini yang kemudian perlu ditagih atau ditanya publik, apakah misalnya lewat perbaikan? Apakah misalnya lewat regulasi kebijakannya? Penambahan jumlah tenaga penyidik, misalnya atau yang lain? Itu kan jadi catatan," kata dia.

Selain itu, Prabowo-Sandiaga mendorong reformasi hukum. Salah satunya revitalisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mendorong sinkronisasi peraturan di pusat dan daerah.

Sementara, Jokowi-Ma'ruf mendorong pembentukan Pusat Legislasi Nasional untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih.

"Nah kan juga catatan, kira-kira mau seperti apa nih, dan persoalan tumpang tindih kan banyak enggak hanya soal satu aspek saja? Itu kan menarik untuk ditagih, didiskusikan," kata Tama.

Baca juga: 8 Poin Pemberantasan Korupsi yang Diharapkan Dibahas pada Debat Pertama

Tama mengatakan, Jokowi-Ma'ruf juga mendorong sinergitas KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. 

Adapun, Prabowo-Sandiaga mendorong kenaikkan gaji hakim, polisi dan jaksa agar tak melakukan korupsi.

"Ini menjadi yang kita mau dengar itu bagaimana caranya. Misalnya, isu mendorong sinergi, itu isu lama. Bahkan soal kesepahaman KPK, Polri dan Kejaksaan itu sudah dibuat dalam peraturan bersama. Pertanyaannya bagaimana mengatasi hal kalau ada ego sektoral, ada persaingan tidak sehat misalnya," ujar dia.

Publik, kata Tama, juga perlu menyoroti bagaimana Jokowi-Ma'ruf merampingkan birokrasi, pengangkatan pejabat berdasarkan merit system dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan.

"Kemudian bagaimana nomor 02 (Prabowo-Sandiaga) misalnya melakukan terobosan dengan menaikan penghasilan pejabat publik, memperbaiki pencatatan dan aset negara misalnya," kata Tama.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang Pemberantasan Korupsi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.