Ketua DPP Gerindra: Bisa Jadi Orang yang Pernah Dipenjara Lebih Baik dari yang Belum

Kompas.com - 31/01/2019, 13:16 WIB
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta semua pihak menyerahkan kepada masyarakat mengenai keputusan memilih caleg eks koruptor. Sebab, kata dia, belum tentu caleg yang pernah dipenjara lebih buruk dari yang belum.

Ini terkait daftar caleg eks koruptor yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi sekarang bagaimana? Semua kita persilakan kepada masyarakat di dapil masing-masing untuk memilih. Bisa jadi orang yang pernah dan telah menebus kesalahan itu lebih baik daripada orang yang belum pernah dipenjara," ujar Riza ketika dihubungi, Kamis (31/1/2019).

Riza mengatakan bisa saja ada politisi lain yang menjadi caleg dan telah melakukan korupsi. Namun, belum ketahuan dan belum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Riza pun memastikan Partai Gerindra tetap berkomitmen memberantas korupsi. Dia mengingatkan partainya relatif bersih dari tindak operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Baca juga: Ada 6 Caleg Eks Koruptor dari Partai Gerindra, Ini Daftarnya

"Setelah hampir 10 tahun di parlemen, tidak ada anggota DPR RI dari Partai Gerindra tersangkut kasus korupsi maupun OTT," ujar Riza.

"Banyak partai lain yang ketangkap korupsi, OTT, di eksekutif juga ada. Tapi Alhamdulillah tidak ada dari Gerindra," tambah dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi pada Rabu (30/1/2019).

Dari 49 nama yang disampaikan KPU, 40 di antaranya merupakan caleg DPRD, dan 9 orang lainnya caleg DPD.Berdasa

Sebanyak 6 caleg eks koruptor berasal dari Partai Gerindra. Ini daftar namanya, seperti dirilis KPU:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Nasional
Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

Nasional
Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X