Wacana Motor Masuk Tol, Lembaga Terkait Bisa Kaji Potensi Risikonya

Kompas.com - 31/01/2019, 07:44 WIB
Puluhan pengendara sepeda motor dari arah Cipulir, Kebayoran Lama melintas  menuju Ciledug, Tangerang, dengan melawan arus. Pantauan Kompas.com di lokasi, di Jalan Sakti Raya, Pesanggrahan tepatnya di Gerbang Tol Ciledug 1,  puluhan pemotor tersebut berupaya untuk melawan arah agar bisa menuju arah Ciledug lebih cepat, Selasa (27/11/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPuluhan pengendara sepeda motor dari arah Cipulir, Kebayoran Lama melintas menuju Ciledug, Tangerang, dengan melawan arus. Pantauan Kompas.com di lokasi, di Jalan Sakti Raya, Pesanggrahan tepatnya di Gerbang Tol Ciledug 1, puluhan pemotor tersebut berupaya untuk melawan arah agar bisa menuju arah Ciledug lebih cepat, Selasa (27/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana agar sepeda motor boleh masuk jalan tol mendapatkan respons beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang tak setuju karena adanya kekhawatiran terhadap risiko bagi pengendara.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, kekhawatiran atas wacana itu wajar. Menurut dia, faktor kecelakaan hingga kemacetan adalah dua hal yang mungkin terjadi jika kebijakan tersebut diberlakukan.

Untuk menjawab kekhawatiran ini, menurut Sahroni, instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Jasa Marga bisa melakukan kajian.

“Bagaimana membuat aspek keselamatan menjadi prioritas seperti membangun dinding pembatas yang kokoh, lebar jalan yang akan dibangun, penerapan sistem ganjil genap untuk roda dua yang masuk di dalam tol, atau kebijakan lainnya. Silakan instansi terkait dengan jalan tol merumuskan kebijakan yang akan diambil,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Menilik Usulan Ketua DPR Soal Sepeda Motor Bisa Masuk Tol

Ia menilai, salah satu yang harus menjadi sorotan adalah aspek di hulu, dalam hal ini kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pembuatan SIM, kata dia, harus dilakukan dengan uji kompetensi yang benar sehingga pengendara memahami berlalu lintas yang baik dan aman.

“Dengan cara ini diharapkan kecelakaan dapat diminimalisir karena masyarakat yang berkendara memang telah memiliki lisensi melalui proses dan persyaratan ketat. Aspek kesehatan dan kemampuan berkendara serta memahami rambu harus benar-benar diperhatikan dengan benar,” kata Sahroni.

Secara pribadi, ia mengaku mendukung wacana sepeda motor diperbolehkan masuk jalan tol. Menurut dia, kebijakan ini memberikan keadilan bagi masyarakat untuk menikmati semua fasilitas yang disediakan pemerintah. 

“Prinsipnya bagaimana memberikan keadilan untuk masyarakat. Selama ini paradigma melekat adalah mereka yang memiliki mobil adalah orang kaya," kata dia.

Wacana motor diperbolehkan masuk tol ini mencuat beberapa hari ini. Ketua DPR Bambang Soesatyo memunculkannya saat menghadiri acara bikers di DPR, pekan lalu.

Baca juga: Kemenhub Kaji Usulan Sepeda Motor Masuk Tol

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X