Wacana Motor Masuk Tol, Lembaga Terkait Bisa Kaji Potensi Risikonya

Kompas.com - 31/01/2019, 07:44 WIB
Puluhan pengendara sepeda motor dari arah Cipulir, Kebayoran Lama melintas  menuju Ciledug, Tangerang, dengan melawan arus. Pantauan Kompas.com di lokasi, di Jalan Sakti Raya, Pesanggrahan tepatnya di Gerbang Tol Ciledug 1,  puluhan pemotor tersebut berupaya untuk melawan arah agar bisa menuju arah Ciledug lebih cepat, Selasa (27/11/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPuluhan pengendara sepeda motor dari arah Cipulir, Kebayoran Lama melintas menuju Ciledug, Tangerang, dengan melawan arus. Pantauan Kompas.com di lokasi, di Jalan Sakti Raya, Pesanggrahan tepatnya di Gerbang Tol Ciledug 1, puluhan pemotor tersebut berupaya untuk melawan arah agar bisa menuju arah Ciledug lebih cepat, Selasa (27/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana agar sepeda motor boleh masuk jalan tol mendapatkan respons beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang tak setuju karena adanya kekhawatiran terhadap risiko bagi pengendara.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, kekhawatiran atas wacana itu wajar. Menurut dia, faktor kecelakaan hingga kemacetan adalah dua hal yang mungkin terjadi jika kebijakan tersebut diberlakukan.

Untuk menjawab kekhawatiran ini, menurut Sahroni, instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Jasa Marga bisa melakukan kajian.

“Bagaimana membuat aspek keselamatan menjadi prioritas seperti membangun dinding pembatas yang kokoh, lebar jalan yang akan dibangun, penerapan sistem ganjil genap untuk roda dua yang masuk di dalam tol, atau kebijakan lainnya. Silakan instansi terkait dengan jalan tol merumuskan kebijakan yang akan diambil,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Menilik Usulan Ketua DPR Soal Sepeda Motor Bisa Masuk Tol

Ia menilai, salah satu yang harus menjadi sorotan adalah aspek di hulu, dalam hal ini kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pembuatan SIM, kata dia, harus dilakukan dengan uji kompetensi yang benar sehingga pengendara memahami berlalu lintas yang baik dan aman.

“Dengan cara ini diharapkan kecelakaan dapat diminimalisir karena masyarakat yang berkendara memang telah memiliki lisensi melalui proses dan persyaratan ketat. Aspek kesehatan dan kemampuan berkendara serta memahami rambu harus benar-benar diperhatikan dengan benar,” kata Sahroni.

Secara pribadi, ia mengaku mendukung wacana sepeda motor diperbolehkan masuk jalan tol. Menurut dia, kebijakan ini memberikan keadilan bagi masyarakat untuk menikmati semua fasilitas yang disediakan pemerintah. 

“Prinsipnya bagaimana memberikan keadilan untuk masyarakat. Selama ini paradigma melekat adalah mereka yang memiliki mobil adalah orang kaya," kata dia.

Wacana motor diperbolehkan masuk tol ini mencuat beberapa hari ini. Ketua DPR Bambang Soesatyo memunculkannya saat menghadiri acara bikers di DPR, pekan lalu.

Baca juga: Kemenhub Kaji Usulan Sepeda Motor Masuk Tol

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X