Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Berkomitmen Pileg dan Pilpres Harus Seimbang

Kompas.com - 30/01/2019, 23:32 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen memenangkan partainya pada Pemilihan Legislatif sekaligus pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan hal itu saat acara Konsolidasi Nasional Anggota DPR-DPRD PKS bertajuk "Menangkan PKS, Menangkan Indonesia", di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

"Saya kira saya katakan kita seimbang tidak boleh katakan salah satu pileg saja, enggak boleh, pilpres saja, enggak boleh, harus seimbang," ujar Sohibul.

Sohibul menjelaskan terdapat beberapa alasan di balik komitmen partainya untuk memenangkan pileg dan pilpres.

Baca juga: Sohibul: PKS Harus Jadi Partai Papan Atas, Raih Minimal 12 Persen Suara

Sohibul berpandangan bahwa kekuatan di ranah eksekutif dan legislatif akan saling melengkapi jika mereka menang nantinya.

"Alasan pertama adalah bahwa kemenangan kita di pileg itu akan jauh sempurna kalau kita juga menang di eksekutif. Begitu juga sebaliknya. kemenangan pilpres, harus diikuti dengan besarnya anggota legislatif kita," ucap Sohibul.

Selain itu, Sohibul menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat memikirkan soal pilpres.

Jika kampanye keduanya tak dilakukan bersamaan, mereka berpotensi kehilangan perhatian pemilih terhadap PKS.

"Survei membuktikan bahwa hari ini rakyat Indonesia, 85 persen memikirkan pilpres, pileg cuma 15 persen. Jadi kalau kita lari dari kampanye pilpres, berarti kita lari dari peluang 85 persen menuju kepada 15 persen," terangnya.

Baca juga: Anies Puji Kandidat Wagub PKS: Menjaga Etika dan Tak Lobi Kanan Kiri

Oleh karena itu, mereka berusaha menggaet pemilih lewat program atau janji kampanye.

Menurut dia, tim di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS sudah merumuskan isu-isu nasional yang tepat untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Program yang sebelumnya telah diumumkan oleh mereka terkait pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

Kemudian, mereka disebutkan juga akan mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama.

Sohibul mengatakan mereka juga kembali meluncurkan janji kampanye berikutnya dalam waktu dekat.

"Pokoknya kita intinya adalah sebagai entitas parpol kami harus tampil seatraktif mungkin karena itu kami harus punya program dan janji kampanye sendiri," ujar Sohibul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com