Nelayan Curhat ke Jokowi soal Lama Perizinan, Menteri Susi Membantah

Kompas.com - 30/01/2019, 22:31 WIB
Presiden Jokowi saat silaturahmi dengan  pelaku usaha perikanan tangkap di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat silaturahmi dengan pelaku usaha perikanan tangkap di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nelayan besar curhat kepada Jokowi mengenai masalah perizinan yang lambat. Namun, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti membantah pernyataan nelayan itu.

Hal ini terjadi saat Presiden Jokowi bersilaturrahmi dengan pengusaha industri perikanan tangkap di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/201)

Salah satu keluhan soal lamanya perizinan disampaikan oleh Suwarto asal Indramayu yang memiliki beberapa kapal dengan ukuran lebih dari 30 Gross Ton (GT).

Jokowi memanggil Suwarto ke panggung dan menanyakan proses perizinan memakan waktu berapa lama.

"Jangan takut sama Bu Susi," kata Jokowi meminta Suwarto blak-blakan.

"Perpanjangan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) enggak sampai satu bulan, kurang lebih 20 harian," jawab Suwarto.

Baca juga: Susi: Pemilik Kapal Ikan Tak Berizin Siap-siap Dipermalukan

"Masih lama itu," timpal Jokowi.

Jokowi pun kemudian bercerita soal proses izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut dia, dulunya mengurus perizinan di BKPM membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi sekarang sudah bisa selesai dalam dua jam.

"Saya ingin, Bu Menteri perintah ke Dirjen bangunlah sebuah sistem untuk perizinan yang cepat, yang (hitungan) jam lah," ucap Jokowi.

Ditanya wartawan usai acara, Susi membantah bahwa perizinan memakan waktu hingga puluhan hari.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X