Kompas.com - 30/01/2019, 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur New Media Watch Agus Sudibyo mengungkapkan, terdapat dua anomali dari munculnya tabloid Indonesia Barokah, yaitu propaganda politik melalui media cetak dan upaya menggoyang pemilih loyal.

"Ada dua anomali munculnya tabloid Indonesia Barokah. Ketika kita saat ini berbicara tentang propaganda di media sosial, tapi tabloid ini justru lewat media cetak yang disebarkan di masjid-masjid," kata Agus dalam diskusi bertajuk "Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini?" di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Polri Kaji Dugaan Tindak Pidana Tabloid Indonesia Barokah

Alih-alih mempropagandakan politik yang bertujuan meraih suara di pemilih mengambang (swing voters), lanjutnya, tabloid Indonesia Barokah justru menyasar ke pemilih religius yang sebagian besar sudah loyal terhadap capres-cawapresnya.

"Kenapa kampanyenya justru masuk ke pemilih loyal. Saya menduga ini merupakan upaya untuk mengecoh agar kita fokus terhadap pemilih loyal, bukan swing voters," ungkapnya kemudian.

Munculnya tabloid ini dinilai akan menaikkan jumlah pemilih golongan putih (golput). Sebab, yang diinginkan pemilih swing voters adalah propaganda kampanye yang kreatif di media sosial.

Baca juga: Tabloid Indonesia Barokah, Konten, Persebaran, hingga Respons Dewan Pers

Direktur New Media Watch Agus Sudibyo dalam diskusi bertajuk Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini? di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).   CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Direktur New Media Watch Agus Sudibyo dalam diskusi bertajuk Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini? di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

irektur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menambahkan, tabloid Indonesia Barokah memiliki konten yang lebih mengarah kampanye negatif, bukan kampanye hitam.

"Kampanye negatif karena tabloid ini menyampaikan sisi negatif salah satu kandidat pilpres, namun dengan fakta," kata Karyono.

Sebelumnya, Dewan Pers telah menyimpulkan bahwa tabloid Indonesia Barokah bukan merupakan produk jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah dipersilakan menggunakan UU lain di luar UU 40/1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi adminitrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam keterangan tertulisny, Selasa (29/1/2019) malam.

Baca juga: Setelah Tabloid Indonesia Barokah, Kini Muncul Tabloid Pembawa Pesan di Jakarta Selatan

Kajian Dewan Pers juga menyatakan bahwa tulisan dan konten dalam rubrik laporan utama dan liputan khusus hanya memuat beberapa pernyataan dari narasumber yang telah dimuat oleh media siber lain.

Yosep Adi Prasetyo, yang biasa disapa Stanley, mengatakan, tulisan yang terdapat pada tabloid Indonesia Barokah memuat opini yang mendiskreditkan salah satu calon presiden tanpa melakukan verifikasi, klarifikasi ataupun konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

Ia menyebutkan, konfirmasi merupakan kewajiban media sebagaimana termaktub dalam kode etik jurnalistik.

Kompas TV Barang bukti ini merupakan hasil laporan dari seluruh panitia pengawas pemilihan kecamatan, Panwascam, yang diserahkan oleh sejumlah warga dari sejumlah masjid.<br /> <br /> Muhamad Joharudin, ketua Bawaslu kota Cirebon menyampaikan, 61 tabloid tersebut diterima bawaslu sejak tanggal 23 hingga 29 Januari 2019. Tim bawaslu juga mengirimkan surat ke kantor pos untuk menahan pengiriman paket tabloid jika masih ditemukan paket tabloid Indonesia Barokah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Nasional
LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

Nasional
Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Nasional
Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

Nasional
Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Nasional
Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
Kabulkan Bharada E Jadi 'Justice Collaborator', LPSK: Punya Keterangan Penting

Kabulkan Bharada E Jadi "Justice Collaborator", LPSK: Punya Keterangan Penting

Nasional
Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan 'Obstruction of Justice' Semakin Kuat

Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan "Obstruction of Justice" Semakin Kuat

Nasional
LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

Nasional
Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Nasional
LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

Nasional
LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.