Kompas.com - 30/01/2019, 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur New Media Watch Agus Sudibyo mengungkapkan, terdapat dua anomali dari munculnya tabloid Indonesia Barokah, yaitu propaganda politik melalui media cetak dan upaya menggoyang pemilih loyal.

"Ada dua anomali munculnya tabloid Indonesia Barokah. Ketika kita saat ini berbicara tentang propaganda di media sosial, tapi tabloid ini justru lewat media cetak yang disebarkan di masjid-masjid," kata Agus dalam diskusi bertajuk "Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini?" di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Polri Kaji Dugaan Tindak Pidana Tabloid Indonesia Barokah

Alih-alih mempropagandakan politik yang bertujuan meraih suara di pemilih mengambang (swing voters), lanjutnya, tabloid Indonesia Barokah justru menyasar ke pemilih religius yang sebagian besar sudah loyal terhadap capres-cawapresnya.

"Kenapa kampanyenya justru masuk ke pemilih loyal. Saya menduga ini merupakan upaya untuk mengecoh agar kita fokus terhadap pemilih loyal, bukan swing voters," ungkapnya kemudian.

Munculnya tabloid ini dinilai akan menaikkan jumlah pemilih golongan putih (golput). Sebab, yang diinginkan pemilih swing voters adalah propaganda kampanye yang kreatif di media sosial.

Baca juga: Tabloid Indonesia Barokah, Konten, Persebaran, hingga Respons Dewan Pers

Direktur New Media Watch Agus Sudibyo dalam diskusi bertajuk Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini? di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).   CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Direktur New Media Watch Agus Sudibyo dalam diskusi bertajuk Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini? di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

irektur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menambahkan, tabloid Indonesia Barokah memiliki konten yang lebih mengarah kampanye negatif, bukan kampanye hitam.

"Kampanye negatif karena tabloid ini menyampaikan sisi negatif salah satu kandidat pilpres, namun dengan fakta," kata Karyono.

Sebelumnya, Dewan Pers telah menyimpulkan bahwa tabloid Indonesia Barokah bukan merupakan produk jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah dipersilakan menggunakan UU lain di luar UU 40/1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi adminitrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam keterangan tertulisny, Selasa (29/1/2019) malam.

Baca juga: Setelah Tabloid Indonesia Barokah, Kini Muncul Tabloid Pembawa Pesan di Jakarta Selatan

Kajian Dewan Pers juga menyatakan bahwa tulisan dan konten dalam rubrik laporan utama dan liputan khusus hanya memuat beberapa pernyataan dari narasumber yang telah dimuat oleh media siber lain.

Yosep Adi Prasetyo, yang biasa disapa Stanley, mengatakan, tulisan yang terdapat pada tabloid Indonesia Barokah memuat opini yang mendiskreditkan salah satu calon presiden tanpa melakukan verifikasi, klarifikasi ataupun konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

Ia menyebutkan, konfirmasi merupakan kewajiban media sebagaimana termaktub dalam kode etik jurnalistik.

Kompas TV Barang bukti ini merupakan hasil laporan dari seluruh panitia pengawas pemilihan kecamatan, Panwascam, yang diserahkan oleh sejumlah warga dari sejumlah masjid.<br /> <br /> Muhamad Joharudin, ketua Bawaslu kota Cirebon menyampaikan, 61 tabloid tersebut diterima bawaslu sejak tanggal 23 hingga 29 Januari 2019. Tim bawaslu juga mengirimkan surat ke kantor pos untuk menahan pengiriman paket tabloid jika masih ditemukan paket tabloid Indonesia Barokah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
Dari Semarang, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Medan

Dari Semarang, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Medan

Nasional
Cerita Kedekatan Buya Syafii Maarif dengan Jakob Oetama...

Cerita Kedekatan Buya Syafii Maarif dengan Jakob Oetama...

Nasional
PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Nasional
Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Nasional
Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Nasional
Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Nasional
Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Nasional
Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Nasional
ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

Nasional
UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

Nasional
Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Nasional
BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.