Polri Kaji Dugaan Tindak Pidana Tabloid Indonesia Barokah

Kompas.com - 30/01/2019, 15:17 WIB
Tabloid Indonesia Barokah yang diduga tendensius terhadap salah satu Capres-Cawapres, Jumat (25/1/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVITabloid Indonesia Barokah yang diduga tendensius terhadap salah satu Capres-Cawapres, Jumat (25/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian telah menerima rekomendasi dari Dewan Pers soal hasil kajian Tabloid Indonesia Barokah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan, tim dari Bareskrim Polri sedang menganalisa bukti-bukti yang sudah dilaporkan oleh tim advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan kampanye hitam dari peredaran Tabloid Indonesia Barokah.

“Tim hari ini sedang melakukan audit itu, baru nanti ke depan akan melakukan pemanggilan-pemanggilan dalam rangka untuk mengklarifikasi menyangkut masalah inmformasi pendistribusian Tabloid Indonesia Barokah,” tutur Dedi di Gedung Tribatra Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Dewan Pers: Tabloid Indonesia Barokah Bukan Pers

Dedi mengatakan, Kepolisian akan menelusuri kembali darimana awal mulanya tabloid Indonesia Barokah dibuat hingga dikirimkan.

“Semua itu rekam-rekam jejak seperti itu akan coba didalami dan dianalisa oleh tim Bareskrim yang sudah dibentuk,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, tim Bareskrim akan memanggil saksi ahli untuk memperjelas konten atau narasi pada Tabloid Indonesia Barokah.

“Itu (tabloid Indonesia Barokah) bisa dikenakan (tindak pidana), sangat tergantung pada hasil analisa barang bukti yang sekarang ini sudah ada di tim, tim akan menganalisa dan akan bekerja sama juga dengan berbagai para ahli,” tutur Dedi.

Baca juga: Dewan Pers Persilakan Pihak yang Merasa Dirugikan Indonesia Barokah Gunakan Selain UU Pers

Hasil kajian Dewan Pers menyimpulkan bahwa tabloid Indonesia Barokah bukan merupakan produk jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pernyataan ini disampaikan setelah Dewan Pers melakukan proses penelusuran terhadap tabloid yang diduga tendensius terhadap pasangan capres cawapres nomor urut 02 itu.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah dipersilakan menggunakan UU lain di luar UU 40/1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi adminitrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (29/1/2019) malam.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Minta 'New Normal' Diterapkan secara Hati-hati

Presiden Jokowi Minta "New Normal" Diterapkan secara Hati-hati

Nasional
Jubir Pemerintah: Vaksin Bukan Satu-satunya Cara Cegah Covid-19

Jubir Pemerintah: Vaksin Bukan Satu-satunya Cara Cegah Covid-19

Nasional
KPU: Jika Punya Gejala Covid-19, Penyelenggara Pilkada Akan Jalani Rapid Test

KPU: Jika Punya Gejala Covid-19, Penyelenggara Pilkada Akan Jalani Rapid Test

Nasional
UPDATE 6 Juni: Jumlah ODP 46.571, PDP 13.347 Orang

UPDATE 6 Juni: Jumlah ODP 46.571, PDP 13.347 Orang

Nasional
UPDATE 6 Juni: Pemerintah Periksa 394.068 Spesimen Covid-19

UPDATE 6 Juni: Pemerintah Periksa 394.068 Spesimen Covid-19

Nasional
993 Kasus Baru, Rekor Penambahan Tertinggi Covid-19 di Indonesia

993 Kasus Baru, Rekor Penambahan Tertinggi Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Juni: 1.801 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 6 Juni: 1.801 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Juni: Tambah 464, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 9.907 Orang

UPDATE 6 Juni: Tambah 464, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 9.907 Orang

Nasional
Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

Nasional
KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X