Tabloid Sejenis Indonesia Barokah Berpotensi Muncul Kembali

Kompas.com - 30/01/2019, 14:49 WIB
Tabloid Indonesia Barokah yang siap edar. KOMPAS.Com/SLAMET PRIYATIN KOMPAS.com/SLAMET PRIYATINTabloid Indonesia Barokah yang siap edar. KOMPAS.Com/SLAMET PRIYATIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur New Media Watch Agus Sudibyo mengatakan, konten tabloid sejenis Indonesia Barokah dikhawatirkan akan muncul kembali jelang hari Pemilu 17 April 2019, khususnya di media sosial.

"Masih ada dua bulan lagi menuju hari pemilihan. Dikhawatirkan muncul tabloid serupa yang lebih menyerang kontennya, dalam versi digital, yang persebaranya sulit dikontrol," ujar Agus dalam diskusi bertajuk " Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini?" di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Tabloid Indonesia Barokah, Konten, Persebaran, hingga Respons Dewan Pers

Potensi muncul tabloid serupa, baik dalam versi cetak maupun digital, sangan mungkin terjadi dengan motif aksi dan reaksi. Maka dari itu, diharapkan tabloid seperti itu tidak dilanjutkan oleh semua pihak yang terlibat di Pemilu 2019.

"Jangan sampai ada tabloid yang muncul lagi sebagai reaksi dan tabloid Indonesia Barokah seperti berbalas pantun. Kalau dilanjutkan akan tidak kondusif untuk persatuan umat karena yang disasar adalah tempat ibadah," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Redaksi Tabloid Pembawa Pesan di Jakarta Selatan

Akan tetapi, konten versi digital dinilai Agus lebih berbahaya karena persebarannya tidak bisa terkontrol. Sebab, konten digital sifatnya lebih cepat dalam memviralkan sebuah informasi.

Direktur New Media Watch Agus Sudibyo dalam diskusi bertajuk Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini? di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).   CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Direktur New Media Watch Agus Sudibyo dalam diskusi bertajuk Tabloid Indonesia Barokah: Karya Jurnalistik atau Kumpulan Opini? di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

"Kalau disebar versi digital ya susah, siapa penyebar pertamanya, siapa aktornya, dan sebagainya. Kalau versi cetak kan cepat, contohnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang langsung menyetop penyebaran bekerja sama dengan PT Pos Indonesia," imbuhnya.

Baca juga: Setelah Tabloid Indonesia Barokah, Kini Muncul Tabloid Pembawa Pesan di Jakarta Selatan

Sebelumnya, Dewan Pers telah menyimpulkan bahwa tabloid Indonesia Barokah bukan merupakan produk jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah dipersilakan menggunakan UU lain di luar UU 40/1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi adminitrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam keterangan tertulisny, Selasa (29/1/2019) malam.

Baca juga: 1.051 Amplop Tabloid Indonesia Barokah di Bengkulu Akan Dikembalikan ke Pengirim

Kajian Dewan Pers juga menyatakan bahwa tulisan dan konten dalam rubrik laporan utama dan liputan khusus hanya memuat beberapa pernyataan dari narasumber yang telah dimuat oleh media siber lain.

Yosep Adi Prasetyo, yang biasa disapa Stanley, mengatakan, tulisan yang terdapat pada tabloid Indonesia Barokah memuat opini yang mendiskreditkan salah satu calon presiden tanpa melakukan verifikasi, klarifikasi ataupun konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

Ia menyebutkan, konfirmasi merupakan kewajiban media sebagaimana termaktub dalam kode etik jurnalistik.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X