Ketua DPR: Waktu Itu Kami Didesak Segera Selesaikan RUU PKS, Belakangan Ditolak

Kompas.com - 30/01/2019, 11:44 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo sudah mengetahui adanya petisi penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Padahal, beberapa waktu lalu DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Bambang mengatakan, DPR akan mendengarkan alasan kedua belah pihak.

"Saya sedang mempelajari karena beberapa waktu lalu kami didesak-desak untuk segera menyelesaikan RUU PKS. Tetapi belakangan ditolak. Nah, sekarang kami melihat mendukung di sisi apa dan menolaknya di sisi apa," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu


Petisi yang dimaksud Bambang adalah petisi yang dibuat Maimon Herawati lewat situs change.org. Pembuat petisi tersebut menilai RUU ini pro perbuatan zina.

Bambang mengatakan, pada dasarnya DPR tidak akan membuat aturan yang bertentangan dengan norma.

"Saya pastikan bahwa kami akan menjaga dengan ketat, karena dasar kita dasar agama, mayoritas adalah muslim. Masalah zina dan LGBT pasti nomor satu akan kami adang," kata Bambang.

Baca juga: Aktivis: RUU PKS Mendesak Disahkan agar Kekerasan Seksual Berkurang

Bambang mengatakan, semua pertimbangan mengenai RUU PKS ini akan ditampung. Dia juga memastikan bahwa RUU ini akan disahkan sebelum keanggotaan DPR periode ini berakhir.

"Kita menargetkan sebelum masa periode kita ini berakhir RUU PKS itu akan kita selesaikan," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X