Indeks Persepsi Korupsi Meningkat dan Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai...

Kompas.com - 30/01/2019, 06:23 WIB
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko

Belum dapat dukungan politik maksimal

Sementara itu, Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko mengatakan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah di jalur yang tepat.

Namun, momentum itu belum diiringi dengan dukungan politik yang maksimal.

"Sepertinya kita kehilangan kecepatan dan kehilangan tenaga karena political environment-nya tidak mendukung," kata Dadang.

Ia memandang, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak 1998 belum berjalan secara sehat.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama banyak pihak untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Jika diamati, kata dia, pola pertumbuhan CPI Indonesia cenderung stagnan di setiap era kepemimpinan presiden, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

"Zaman Gus Dur ada stagnasi selama 2 tahun, Megawati 3 tahun, SBY periode pertama ada 1 kali penurunan, SBY periode kedua mengalami stagnasi 2 kali, dan Jokowi juga stagnasi pada 2016, 2017," kata dia.

Dadang mengakui, negara sudah mendorong penggunaan sistem elektronik, seperti e-procurement, e-budgeting, hingga e-catalogue. Namun, keberadaan sistem ini belum dibarengi dengan peningkatan integritas manusianya.

Situasi ini yang mendorong korupsi masih terus berjalan.

"Di penganggaran, pengadaan dan perizinan semua harus transparansi. Perizinan bukan hanya cepat tapi akuntabilitasnya. Kita juga tak ada instrumen hukum mencegah konflik kepentingan. Transaksi di dunia gelap enggak ada yang pernah tahu, itu yang harus dipikirkan gimana mencegah," ujar dia.

Para aktor politik juga diharapkan konsisten dan patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan secara berkala.

"Artinya ketika saya menjabat posisi tertentu, saya harus declare kekayaan, punya perusahaan apa saja, di mana saja. Sehingga tidak seperti (kasus) Setya Novanto Itu kan tidak akan terdekteksi kalau enggak ada kasus," ujar dia.

Di sektor sumber daya alam (SDA), pemberdayaan publik juga harus dijamin negara agar oknum politisi dan pebisnis tak berlaku sewenang-wenang.

"Kalau diambil alih oleh mereka yang korup, baik politisi maupun pebisnis maka yang terancam kesejahteraannya adalah publik dan keadilan," kata Dadang.

Oleh karena itu, ia mendorong negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pengungkap kejahatan korupsi.

Sebab, berdasarkan data TII, ada 100 orang yang mengkungkap kejahatan korupsi mendapat serangan sepanjang tahun 2004-2017.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

YLKI: Rencana Pembukaan Kembali Mal pada 5 Juni Terlalu Gegabah

Nasional
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci Dari Dalam

Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti, Ditjen PAS: Pintu Dikunci Dari Dalam

Nasional
Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Masyarakat Sumatera Utara yang Mudik Diimbau Tak Kembali ke Jakarta

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Komisi X Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Cegah Penularan Covid-19, Gubernur Sumbar Minta Masyarakat Tak Kembali ke Perantauan

Nasional
Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Usai Idul Fitri, Kemenko Perekonomian Bersiap Pulihkan Ekonomi

Nasional
Tahap Pertama 'New Normal', Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Tahap Pertama "New Normal", Mal Dibuka dengan Jumlah Pengunjung Terbatas

Nasional
Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Cerita Sulitnya Mengumpulkan Mahasiswa untuk Melengserkan Soeharto...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 298 WNA di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Dirujuk ke RSPAD karena Asma, Siti Fadilah Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE 26 Mei: Total 876 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Jokowi: Tingkat Penularan Covid-19 di Beberapa Provinsi Menurun

Nasional
340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan 'New Normal'

340.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan untuk Persiapan "New Normal"

Nasional
Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan 'New Normal' Dilakukan di Empat Provinsi

Pengerahan TNI-Polri untuk Persiapan "New Normal" Dilakukan di Empat Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X