Indeks Persepsi Korupsi Meningkat dan Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai...

Kompas.com - 30/01/2019, 06:23 WIB
Transparency International Indonesia (TII) merilis Corruption Perceptions Index 2018 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Transparency International Indonesia (TII) merilis Corruption Perceptions Index 2018 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/1/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah stagnan dengan skor 37 selama dua tahun, Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2018, naik satu poin menjadi 38.

Temuan ini merupakan hasil riset Transparency International Indonesia (TII). Adapun skor 0 menunjukkan sangat korup, sedangkan 100 bersih dari korupsi.

"Skor CPI indonesia untuk tahun 2018 (sebesar) 38 dari (skala) 0 sampai 100. Dengan ranking 89. Skor ini naik 1 poin dari CPI 2017 yang lalu dan naik 7 peringkat dari tahun 2017 lalu," ujar Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko dalam paparannya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Wawan memaparkan, penilaian CPI ini berdasarkan sembilan indeks gabungan, yaitu:

  • World Economic Forum
  • International Country Risk Guide
  • Global Insight Country Risks Ratings
  • IMD World Competitiveness Yearbook
  • Bertelsmann Foundation Transform Index
  • Economist Intelligence Unit Country Ratings
  • PERC Asia Risk Guide
  • Varieties of Democracy Project
  • World Justice Project.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Pimpinan KPK Berharap Lebih

"Ada Global Insight dan PERC yang mengalami kenaikan, terutama Global Insight mengalami kenaikan sebanyak 12 poin. Global Insight salah satu survei yang banyak membahas bagaimana perilaku pelaku usaha terutama dalam perbaikan iklim investasi dan antikorupsi," kata dia.

Akan tetapi, ada penilaian yang stagnan, seperti World Economic Forum, International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings dan World Justice Project.

"Ada dua indeks yang turun, yakni IMD World Competitiveness Yearbook turun 3 poin dan Varieties of Democracy Project kita juga turun 2 poin," ujar Wawan.

Catatan Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berpendapat, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan capaian CPI yang lebih baik lagi.

"Enggak kecewa-kecewa amat, tapi kami berharap lebih banyak meningkatnya. Tapi Alhamdulillah hari ini kita naik 1, dan peringkatnya naik lumayan signifikan sampai 7 peringkat," ujar Laode usai mengikuti paparan riset tersebut.

Meski skor Indonesia naik, ada dua indeks yang menurun dibanding tahun 2017. Indeks itu di Varieties of Democracy Project dan IMD World Competitiveness Yearbook.

Indeks Varieties of Democracy Project menyangkut pelaksanaan sistem demokrasi di suatu negara.

Baca juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 38

Sementara, IMD World Competitiveness Yearbook menyangkut daya saing suatu negara. Dalam indeks ini, salah satu yang disinggung adalah relasi pebisnis dan aktor politik.

Dua indeks ini mengalami penurunan poin dibanding tahun 2017.

Perbaikan integritas para aktor politik dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah. Laode berharap komitmen aktor politik dalam pemberantasan korupsi bisa ditingkatkan lagi.

Pasalnya, mereka terkadang abai dengan komitmen pemberantasan korupsi. Situasi ini yang bisa menjadi penghambat pertumbuhan CPI Indonesia.

"Kasus yang ditangani KPK dari segi aktor yang paling banyak itu elected official, bupati, DPR dan gubernur. Seharusnya yang memberi contoh itu adalah aktor-aktor politik, tetapi mereka yang terkadang merusak," ujar Laode.

Laode juga menyoroti indeks World Justice Project yang stagnan dengan skor 20. Indeks ini mengukur ketaatan suatu negara dalam penegakan hukum dan penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, yudisial, polisi, militer dan legislatif.

"Khusus yang angkanya 20 itu, itu yang sedang kita pikirkan bersama, apa program aksinya, sebetulnya ada beberapa hal," kata dia.

Baca juga: Pimpinan KPK: OTT Meningkat, tetapi Indeks Persepsi Korupsi Stagnan

Ia mencontohkan, KPK mendorong Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk meningkatkan integritas aparatur peradilan.

Selain itu, perbaikan sistem rekrutmen di kejaksaan juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan.

Di kepolisian, KPK juga mendorong perbaikan sistem peningkatan karier serta sistem tindak lanjut pelaporan masyarakat agar tak mengalami penundaan berlarut.

"Soal rekrutmen polisi, sebenarnya sudah lumayan jauh lebih bagus," kata Laode.

Laode juga menyoroti perlunya perbaikan sistem gaji yang proporsional bagi polisi dan aparatur peradilan.

Ia menekankan pemanfaatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) secara maksimal.

Baca juga: Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam mendorong efektivitas pencegahan korupsi.

Stranas PK mencakup tiga fokus pencegahan, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Nasional
Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Nasional
Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Nasional
Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Nasional
Mau Donasi Darah Aman di Tengah Pandemi, Patuhi Tata Cara Berikut

Mau Donasi Darah Aman di Tengah Pandemi, Patuhi Tata Cara Berikut

Nasional
Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Nasional
Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Nasional
UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

Nasional
UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X