Kompas.com - 30/01/2019, 05:09 WIB
Terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih berjalan memasuki ruangan untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/12/2018). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarTerdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih berjalan memasuki ruangan untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/12/2018). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Politisi Golkar itu bersaksi untuk terdakwa Idrus Marham yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Dalam keterangannya, Eni menguraikan peran masing-masing orang yang terlibat dalam penerimaan fee terkait proyek pembangunan PLTU Riau 1.

Dua di antaranya yakni Idrus dan mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Golkar  Setya Novanto.

Berikut 7 keterangan Eni selama persidangan:

1. Idrus berpesan hati-hati terhadap Novanto

Eni mengatakan, terdakwa Idrus Marham sejak awal sudah mengingatkan agar dia berhati-hati saat berurusan dengan Setya Novanto.

"Pak Idrus bilang, 'Hati-hati. Nanti kalau ada apa-apa, kamu saja yang disalahkan'," ujar Eni kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Eni, sebelumnya dia bercerita kepada Idrus bahwa dia diminta oleh Setya Novanto untuk membantu pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan proyek PLTU. Saat itu, Novanto masih menjabat sebagai ketua DPR.

Kemudian, menurut Eni, Novanto memberitahu bahwa Kotjo akan memberikan fee, yakni uang 1,5 juta dollar Amerika Serikat dan saham.

"Saya enggak tahu apa Pak Idrus tahu Pak Novanto suka bagimana-bagaimana. Jadi sejak awal saya sudah di-warning," kata Eni.

Baca juga: Eni Maulani: Sejak Awal Pak Idrus Bilang Hati-hati dengan Setya Novanto

2. Idrus cocok gantikan Novanto

Eni mengatakan, Idrus Marham adalah kader yang paling cocok menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto.

Menurut Eni, penilaiannya itu menjadi alasan mengapa ia mau meminta uang kepada pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menurut Eni, selain berpengalaman dalam berorganisasi, Idrus juga banyak berjasa bagi partai berlambang pohon beringin itu.

Baca juga: Menurut Eni, Idrus Marham Paling Cocok Gantikan Novanto Jadi Ketum Golkar

3. Uang 3 juta dollar AS untuk pengondisian

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/1/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Eni mengaku memberitahu Idrus bahwa dia akan mendapatkan fee dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Fee tersebut atas bantuan Eni agar Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Eni kemudian meminta 3 juta dollar AS kepada Kotjo. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk pengondisian di internal partai. Tujuannya, agar tidak dilakukan musyawarah nasional dan partai mengangkat Idrus sebagai ketua umum.

Namun, menurut Eni, pemberian uang dibatalkan. Sebab, rapat pleno Partai Golkar sepakat memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai.

4. Eni ditunjuk jadi pimpinan Komisi VII DPR

Eni mengaku sengaja ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng.

Eni ditugaskan Mekeng untuk mengawal agar pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Menurut Eni, dia dan Kotjo membuat janji untuk datang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Namun, saat tiba di rumah Airlangga, Eni melihat sudah ada Sekjen Golkar Idrus Marham dan Mekeng.

Dalam pertemuan itu, Kotjo menjelaskan proyek di Tanjung Jati Jepara, dan proyek PLTU Riau 1 dan Riau 2.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/1/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Menurut Eni, saat itu Mekeng tertarik dan mengatakan bahwa Eni akan ditugaskan untuk mengawal proyek-proyek yang akan dikerjakan Kotjo.

Untuk itu, Eni akan diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Komisi VII membidangi masalah energi yang salah satu mitra kerjanya adalah PT PLN Persero.

Baca juga: Eni Ditunjuk Mekeng Jadi Pimpinan Komisi VII DPR untuk Kawal Proyek PLTU

5. Eni bandingkan Idrus dan Novanto

Eni mengatakan bahwa sejak awal dia berharap Idrus Marham mendapatkan fee atas proyek PLTU Riau 1. Menurut Eni, Idrus selalu diperlakukan tidak adil dalam mendapatkan keuntungan terkait proyek.

Eni kemudian membandingkan Idrus dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

"Saya tidak pernah lihat sesuatu Pak Idrus dapat apa-apa, seperti Pak Setya Novanto yang dapat banyak proyek," ujar Eni.

"Bagaimana rasa keadilannya, Bang Idrus Sekjen partai besar, kerja siang malam, tapi tidak dapat apa-apa," kata Eni.

Baca juga: Eni Bandingkan Idrus dengan Novanto, Kerja Siang Malam Tak Dapat Apa-apa

6. Kasus suap diinisiasi Novanto

Menurut Eni, awalnya Setya Novanto mempertemukan dia dengan Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam pertemuan di Gedung Nusantara DPR, Novanto menyampaikan kepada Eni agar membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. Kemudian, Novanto memberitahu bahwa Kotjo akan memberikan fee.

"Pak Novanto menjanjikan saya 1,5 juta dollar Amerika Serikat dan diberikan saham," kata Eni.

Menurut Eni, setelah Novanto terlibat kasus korupsi, Idrus diangkat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar.

Selanjutnya, Eni memberitahu Idrus mengenai rencana pemberian uang dari Kotjo.

Baca juga: Eni Maulani: Sejak Awal Setya Novanto Berkeras Minta Proyek ke PLN

7. Uang untuk Munaslub dan pilkada

Eni mengaku mendapatkan uang Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Sebagian uang itu digunakan untuk keperluan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Sementara itu, menurut Eni, sebagian uang lagi digunakan untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung.

Baca juga: Eni Anggap Uang Kotjo untuk Munaslub Golkar dari Sumber yang Halal

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Pertemuan Kedua DEWG, Menkominfo Paparkan 5 Subtopik Isu Konektivitas Digital

Hadiri Pertemuan Kedua DEWG, Menkominfo Paparkan 5 Subtopik Isu Konektivitas Digital

Nasional
Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng yang Melibatkan Lin Che Wei dan Deretan Fakta Barunya

Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng yang Melibatkan Lin Che Wei dan Deretan Fakta Barunya

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Y.O.U Beauty Berikan Donasi Rp 50 Juta untuk Bantu Masyarakat

Gandeng Dompet Dhuafa, Y.O.U Beauty Berikan Donasi Rp 50 Juta untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kejagung Telusuri Dugaan Gratifikasi Lin Che Wei dalam Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Telusuri Dugaan Gratifikasi Lin Che Wei dalam Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Nasional
Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Nasional
KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

Nasional
KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

Nasional
Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Nasional
Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Nasional
Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

Nasional
Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengertian 'Not to Land' yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

[POPULER NASIONAL] Pengertian "Not to Land" yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

Nasional
Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.