Kompas.com - 29/01/2019, 19:14 WIB
Djoko Setiadi usai dilantik Jokowi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional, Rabu (3/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinDjoko Setiadi usai dilantik Jokowi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional, Rabu (3/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Keamanan saat pemilu mendatang menjadi salah satu topik yang dibicarakan BSSN dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi memastikan ada peningkatan keamanan dalam dunia siber menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 termasuk antisipasi gangguan yang mungkin terjadi.

"Ya pasti (meningkatkan keamanan) kita kan teknologi terus berkembang, kita juga menghadapi kira-kira mengantisipasi, kira-kira gangguan apa yang terjadi," kata Djoko.

Baca juga: Awasi Hoaks, Bawaslu Akan Bentuk Satgas dengan BSSN dan Polri

Selain itu, BSSN juga berkoordinasi atau bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keamanan pemilu.

Tak hanya dengan KPU, Djoko juga meminta partisipasi seluruh pihak untuk menjaga keamanan pemilu, khususnya dalam dunia siber.

Baca juga: BSSN Prediksi Tiga Potensi Serangan Siber di Pemilu 2019

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia tidak ingin pagelaran pemilu terganggu oleh gangguan-gangguan di dunia maya.

"Prinsip saya kita menjaga keamanan saja supaya terhindar dari gangguan-gangguan yang menghambat, mengganggu jalannya pesta demokrasi ini," jelasnya.

Kompas TV Polda Jawa Timur menon-aktifkan 32 akun media sosial yang menyebarkan berita hoaks tentang adanya sepuluh juta dpt fiktif dari Tiongkok untuk pilpres 2019. Tindakan ini dilakukan setelah Polda Jatim melakukan patroli siber di media sosial. Tim patroli siber Polda Jawa Timur memantau aktivitas media sosial pasca terungkapnya berita hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Nasional
DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

Nasional
Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.