Luhut: Prabowo Tidak Etis, Sri Mulyani itu Menteri Terbaik di Dunia

Kompas.com - 29/01/2019, 18:35 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan di kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan di kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyesalkan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang.

"Ya enggak etis saja itu," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Luhut mengingatkan Ketua Umum Partai Gerindra itu bahwa prestasi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan telah diakui oleh dunia internasional.

Baca juga: JK: Bukan Jumlahnya, Yang Penting Utangnya Dibayar atau Tidak

Sri Mulyani bahkan pernah dinobatkan sebagai menteri terbaik sedunia. Gelar itu diberikan dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari 2018 lalu.

"Ibu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan terbaik di dunia, iya kan," kata Luhut.

Baca juga: Ekonom: Masyarakat Kerap Keliru Pahami Utang Negara

Luhut juga menekankan, setiap negara pasti memiliki utang. Asalkan utang tersebut tak membebani dan masih dalam batas atau ambang kewajaran, maka tak masalah. Menurut dia, saat ini utang Indonesia juga masih produktif.

"Ya kan bagus, utang kita bagus," kata Luhut.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo, menegaskan, pernyataan Prabowo yang menyebut Sri Mulyani menteri pencetak utang merupakan kritik yang berbasis pada fakta.

Baca juga: Soal Pencetak Utang, Timses Prabowo Bandingkan Menkeu dan Penyerang Liverpool

Faktanya, sambung dia, tahun antara Desember 2014-Desember 2018, utang pemerintah naik Rp 1809 triliun, dari Rp 2609 triliun menjadi Rp 4418 triliun.

Artinya, utang di era Jokowi setiap tahun naik Rp 452,25 triliun. Sebagai perbandingan, selama 10 tahun Presiden SBY, kenaikan utang pemerintah Rp 1309 triliun, atau Rp 131 triliun per tahun.

"Jadi setiap tahun pemerintahan Presiden Jokowi berhutang rata-rata 3,45 kali lipat dari pemerintahan Presiden SBY," ujar Drajad kepada Kompas.com, Senin (28/1/2019).

"Masak pejabat negara yang banyak membuat utang tidak boleh disebut pencetak utang?" tambah politisi Partai Amanat Nasional ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X