Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Sebut Erick Thohir Layak Jadi Ketum PSSI

Kompas.com - 29/01/2019, 15:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Erick Thohir memenuhi kriteria sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Hal itu disampaikan Kalla saat ditanyai wartawan siapa sosok yang layak menjadi Ketua Umum PSSI.

"Saya aktif di sepak bola kira-kira 40 tahun lalu. Saya tidak tahu lagi siapa yang punya pengalaman. Jaman dulu saya tahu, karena kami sering rapat di PSSI secara bersama. Sekarang banyak generasi mudalah yang baik," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

"Mungkin yang punya pengalaman bola internasional Erick (Thohir). Erick lagi, Erick lagi," lanjut Kalla sembari tertawa.

Baca juga: Mengaku Banyak Didukung, Cak Imin Nyatakan Siap Jadi Ketum PSSI

Mulanya, Kalla diminta komentarnya mengenai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI.

Namun, Kalla mengatakan, seyogianya sosok yang menjadi Ketua Umum PSSI harus memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi sepak bola.

Ia menambahkan, orang yang tak memiliki pengalaman mengelola sepak bola akan dipertanyakan kemampuannya dalam mengelola PSSI.

Baca juga: Wawancara Eksklusif: Joko Driyono, Mau Ngapain di PSSI?

Apalagi, kata Kalla, saat ini prestasi sepak bola Indonesia tengah merosot. Hal itu terlihat dari tidak lolosnya Indonesia ke Piala Asia.

Ia lantas menilai Erick layak memimpin PSSI lantaran memiliki pengalaman di kancah sepak bola internasional.

Erick pernah menjadi pemegang saham mayoritas klub sepak bola Italia, Inter Milan.

"Ya yang (harus) memenuhi kriteria," lanjut Kalla.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengaku banyak mendapat dukungan untuk menjadi ketua umum PSSI.

Baca juga: Peran PSSI Sangat Penting untuk Cegah Pengaturan Skor

Muhaimin pun menyatakan siap jika benar-benar diberi amanah untuk jabatan itu.

"Kalau itu diperlukan, siap-siap saja (jadi ketum PSSI). Tetapi kan bagaimana prosesnya ini tergantung pengurus daerah, klub sepakbola di mana-mana. Tentu posisinya menunggu, kalau dibutuhkan ya siap," ujar Muhaimin di kompleks parlemen, Jumat (25/1/2019).

Edy Rahmayadi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum PSSI pada Minggu (20/1/2019), dalam Kongres PSSI yang tengah berlangsung di Bali, tepatnya di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.

Saat ini posisi Edy digantikan Joko Driyono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com