BPTJ Sebut Perlu Ada Badan Baru Sinkronkan Transportasi dan Tata Ruang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantoro mengatakan, perlu pembentukan badan baru yang berwenang mengintegrasikan transportasi dan tata ruang.

Hal itu dikatakan Bambang seusai mengikuti rapat pengintegrasian transportasi Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

"Kami berpandangan perlu ada badan itu. (bentuk) Badan seperti apa tergantung keputusan presiden dan wakil presiden," ujar Bambang.

Ia mengatakan, beberapa negara telah memiliki lembaga tersebut. Contohnya, Singapura yang memiliki Land Transport Authority (LTA).

Baca juga: Pembangunan Transportasi Massal di Jakarta Butuh Dana Rp 605 Triliun

Menurut Bambang, dengan adanya lembaga tersebut, masalah kemacetan Jabodetabek bisa diselesaikan.

Bambang menyebutkan, ada beberapa kepala daerah yang juga menginginkan lembaga tersebut memiliki kewenangan setingkat dengan kementerian.

Ia menyadari, saat ini BPTJ berwenang mengatur transportasi di Jabodetabek, namun belum berwenang mengatur tata ruangnya.

Selain itu, pada rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta menteri dan kepala daerah terkait itu, mengemuka bahwa masalah transportasi juga melibatkan tata ruang wilayah.

Oleh karena itu, kata Bambang, pembentukan badan tersebut akan terus dikaji oleh pemerintah.

Baca juga: Menhub: Pemprov DKI Punya Anggaran Besar Integrasikan Transportasi Jabodetabek

"Mencuat ide kelembagaan otoritas. Mereka belajar dari New York, ada di Singapura LTA. Lihat negara lain gimana. Ini rapat awal koordinasi. Masih ada tahapan ke depan. Tapi yang sudah jalan, jalan saja. Misalnya Transjakarta ke Bekasi, Tangerang," lanjut dia.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bakal ada instansi khusus yang membawahi penanganan transportasi di Jabodetabek.

Hal itu disampaikan Kalla usai memimpin rapat pengintegrasian transportasi di Jakarta bersama sejumlah menteri dan kepala daerah terkait di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

"Ada otorita, nanti masing-masing gubernur ada di situ. Otorita untuk ini (transportasi). Sekarang sudah ada otorita-nya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya," kata Kalla.