Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Memang Tugas NU Berat...

Kompas.com - 28/01/2019, 17:59 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, hadir dalam acara rapat koordinasi nasional Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) yang bertajuk "Penguatan Dakwah Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdiyah di Era Milenial" di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Ma'ruf datang sekitar pukul 16.10 WIB. Kedatanganya sontak mendapatkan perhatian oleh para peserta rakornas yang kemudian berebutan mencium tangan dan pipi Ma'ruf.

Dalam kesempatanya tersebut, Ma'ruf menyampaikan ada dua tugas berat NU saat ini, yakni menjaga agama dan Indonesia dari gerakan menyimpang.

"Semoga gerakan dakwah NU semakin tajam karena memang tugas NU berat. Menjaga agama karena NU adalah organisasi keagamaan yang bertanggung jawab mencegah cara berpikir masyarakat yang menyimpang dari gerakan-gerakan ekstrem," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi: Deklarasi Muslimat NU Perlawanan Banyaknya Hoaks di Medsos

Dewan penasihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menambahkan, NU didirikan untuk mengantisipasi paham kekerasan dengan cara yang sopan dan santun.

Dia pun menyebut NU adalah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Maka dari itu, NU ditantang untuk memberikan pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam dan kebangsaan ke masyarakat.

"Kemudian tugas NU adalah menjaga negara dari ancaman separatisme dan radikalisme dari kelompok tertentu yang ingin mengubah NKRI," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Jokowi Tertawa Ketika Khofifah Ditanya Arah Dukungan Muslimat NU di Pilpres 2019

Bagi NU, lanjutnya, NKRI adalah harga mati karena Indonesia merdeka berdasarkan kesepakatan nasional.

"Indonesia ini negara kesepakatan dari Pancasila. Kesepakatan nasional yang masyarakatnya hidup berdampingan secara damai," imbuh Ma'ruf.

Maka dari itu, tuturnya, NU juga berperan dalam menjaga masyarakat dari paham-paham yang terlarang. Apalagi, intoleransi yang berkembang saat ini sudah disebarkan lewat instrumen politik.

"Intoleransi sekarang bukan hanya melalui dakwah, tapi sudah menggunakan instrumen politik untuk memenangkan gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Ini yang harus dihadapi dan NU harus muncul di depan," pungkasnya.

Kompas TV Pimpinan pusat muslimat Nahdlatul Ulama menggelar Harlah ke-73 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/1). Acara mengambil tema Khidmah Muslimat NU, Jaga Aswaja, dan Teguhkan Bangsa. Dalam Harlah ini, Presiden Joko Widodo hadir dan menyampaikan pidatonya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com