Wiranto: Pembangunan Perbatasan Bisa Majukan Ekonomi Desa seperti Kota

Kompas.com - 28/01/2019, 13:42 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keamanan, Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bukan hanya berfungsi meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, melainkan juga ekonomi masyarakat.

"Membangun pos lintas batas enggak hanya posnya saja, tetapi juga membangun seluruh kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, seperti listrik, sekolah, pasar, dan kebutuhan sosial lainnya," ujar Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Membangun wilayah perbatasan, lanjutnya, antara lain bertujuan guna mewujudkan keadilan sosial sehingga antara kota dan desa memiliki kemajuan ekonomi yang sama.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Inpres, 11 Pos Lintas Batas Negara Dibangun pada 2019

Menurut dia, masyarakat di wilayah perbatasan juga berhak mendapatkan keadilan dan kehidupan yang baik.

"Dengan adanya pembangunan di perbatasan, maka tentunya masyarakat mendapatkan keadilan tentang harga-harga yang sama seperti di daerah kota, kebetuhan pokok terpenuhi, dan sebagainya," imbuhnya kemudian.

Salah satu hambatan ekonomi wilayah perbatasan tidak maju, tutur Wiranto, yakni karena tidak adanya transportasi yang mampu mengangkut hasil-hasil alam maupun kerajinan masyarakat.

"Dengan adanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah perbatasan, maka otomatis masyarakat mampu menuai apa yang mereka hasilkan," papar Wiranto.

Baca juga: Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Ditarget Rampung Agustus 2019

"Artinya, hal itu memberikan nilai tambah ekonomi nasional sehingga wilayah perbatasan menjadi kuat," sambungnya.

Adapun pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Inpres tersebut digunakan sebagai landasan hukum untuk mempercepat pembangunan 11 PLBN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

Nasional
Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Nasional
Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Komplek dengan Soeharto di Astana Giribangun

Nasional
Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X