Wiranto: Pembangunan Perbatasan Bisa Majukan Ekonomi Desa seperti Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keamanan, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bukan hanya berfungsi meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, melainkan juga ekonomi masyarakat.

"Membangun pos lintas batas enggak hanya posnya saja, tetapi juga membangun seluruh kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, seperti listrik, sekolah, pasar, dan kebutuhan sosial lainnya," ujar Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Membangun wilayah perbatasan, lanjutnya, antara lain bertujuan guna mewujudkan keadilan sosial sehingga antara kota dan desa memiliki kemajuan ekonomi yang sama.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Inpres, 11 Pos Lintas Batas Negara Dibangun pada 2019

Menurut dia, masyarakat di wilayah perbatasan juga berhak mendapatkan keadilan dan kehidupan yang baik.

"Dengan adanya pembangunan di perbatasan, maka tentunya masyarakat mendapatkan keadilan tentang harga-harga yang sama seperti di daerah kota, kebetuhan pokok terpenuhi, dan sebagainya," imbuhnya kemudian.

Salah satu hambatan ekonomi wilayah perbatasan tidak maju, tutur Wiranto, yakni karena tidak adanya transportasi yang mampu mengangkut hasil-hasil alam maupun kerajinan masyarakat.

"Dengan adanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah perbatasan, maka otomatis masyarakat mampu menuai apa yang mereka hasilkan," papar Wiranto.

Baca juga: Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Ditarget Rampung Agustus 2019

"Artinya, hal itu memberikan nilai tambah ekonomi nasional sehingga wilayah perbatasan menjadi kuat," sambungnya.

Adapun pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Inpres tersebut digunakan sebagai landasan hukum untuk mempercepat pembangunan 11 PLBN.