Kompas.com - 28/01/2019, 13:32 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak kunjung umumkan nama-nama calon legislatif mantan narapidana korupsi.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, daftar caleg eks koruptor akan diumumkan dalam waktu dekat. Rencananya, daftar tersebut akan diumumkan akhir Januari atau awal Februari 2019.

Saat ini, KPU tengah menunggu momentum yang tepat untuk umumkan daftar nama tersebut. Wahyu mengatakan, pihaknya ingin ingatan masyarakat mengenai caleg eks koruptor tetap hangat hingga hari pemungutan suara.

Hal ini, kata dia, bagian dari strategi KPU.

"Justru momentum ini yang paling tepat," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Baca juga: ICW soal Data Caleg Eks Koruptor: Jokowi Tak Tepat, Prabowo Tidak Siap

"Kalau kita asumsikan akhir bulan ini atau awal bulan Februari itu kan ada sekitar lebih dari 30 hari. Kalau 30 hari itu kan cukup bagi masyarakat untuk mencermatinya, sekaligus menjadi berita yang hangat," sambungnya.

Wahyu menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan finalisasi informasi mengenai daftar caleg eks koruptor.

Proses itu membutuhkan waktu lantaran KPU harus mendapat informasi yang akurat terkait sejumlah hal, seperti dasar hukum yang bersangkutan menjadi eks koruptor, kasus yang bersangkutan, hingga putusan hukumnya.

Finalisasi data dilakukan KPU bersama sejumlah lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Politisi Gerindra Kritik Pertanyaan Jokowi Saat Debat soal Caleg Eks Napi Koruptor

"Kami sedang dan telah berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum antara lain KPK untuk memastikan akurasi data," teranf Wahyu.

Meski belum juga umumkan daftat caleg eks koruptor, Wahyu pastikan rencana itu tidak akan batal.

"Prinispnya akan kita umumkan, dipastikan akan kita umumkan," tandasnya.

Sebelumnya, KPU melakukan pembahasan soal rencana mengumumkan nama caleg mantan narapidana korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Jokowi Tanya soal Caleg Eks Koruptor yang Diusung Gerindra, Ini Jawaban Prabowo

Hasil diskusi dengan KPK mengatakan, lembaga antirasuah itu mendukung KPU untuk mengumumkan kepada publik nama-nama calon wakil rakyat yang pernah menjadi napi korupsi.

"Secara teknis masih akan dirapatkan, untuk merumuskan pengumumannya macam apa. Apakah di media massa, TPS (tempat pemungutan suara) atau bagaimana," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Langkah ini demi melindungi hak pemilih agar bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait para calon yang akan mereka pilih nantinya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Korupsi Kepala Daerah

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Korupsi Kepala Daerah

Nasional
Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Nasional
KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Nasional
Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Nasional
Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Nasional
Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Nasional
Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Nasional
Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Nasional
Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X