Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Thamrin seperti di Singapura, tapi di Priok seperti di Bangladesh

Kompas.com - 28/01/2019, 11:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat ihwal pengintegrasian transportasi DKI Jakarta di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Kalla memimpin rapat seusai memantau kemacetan Jakarta melalui udara bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Rapat ini untuk membicarakan tentang sistem transportasi ke depan di Jabodetabek. Tadi pagi, kami naik helikopter keliling Jakarta dan sekitarnya untuk melihat apa sih yang terjadi dan apa yang harus dilaksanakan," kata Kalla saat membuka rapat.

Kalla mengatakan, hal-hal yang akan dibahas dalam rapat tersebut tak hanya soal transportasi, tetapi juga tata kota yang ideal.

Baca juga: Wapres Kalla Tinjau Kemacetan Jakarta Lewat Pantauan Udara

Ia mencontohkan kondisi jalanan di Jalan MH Thamrin dan di belakangnya yang berbeda 180 derajat.

"Pertanyaannya adalah apakah masalah kita hanya transportasi, dan apakah, atau bagaimana transportasi bisa menjalankan yang lain. Yang kedua, ini Jakarta kalau kita ada di Jalan Thamrin itu seperti di Singapura, tapi kalau kita di belakangnya, itu Tanjung Priok seperti Bangladesh," ujar Kalla lagi.

Karena itu, lanjut Kalla, ada banyak hal yang harus dipikirkan dalam menata transportasi di Jakarta, seperti penataan pedestrian dan selainnya.

Ia juga mengatakan, semestinya Indonesia menganut sistem tata wilayah yang benar di mana masyarakat menengah ke bawah tinggal di pusat kota, sedangkan masyarakat menengah ke atas tinggal di luar kota.

"Kalau di negara lain orang kaya tinggal di luar kota, orang yang kurang mampu tinggal di dalam kota. Kalau kita terbalik, orang yang mampu tinggal di dalam kota, orang yang kurang mampu tergeser ke luar kota," kata Kalla.

"Sehingga lebih besar ongkosnya, karena itulah kita membicarakan konsepnya apa yang kita harapkan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com