Tausiah di Rakornas PBB, MS Kaban Singgung soal Beda Pendapat dengan Yusril

Kompas.com - 27/01/2019, 20:02 WIB
Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban dalam acara Rakornas PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban dalam acara Rakornas PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menyinggung isu mengenai perbedaan pendapat antara dirinya dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Salah satunya terkait penentuan arah dukungan partai dalam pemilihan presiden 17 April 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Kaban saat menyampaikan tausiah dalam Rapat Koordonasi Nasional (Rakornas) PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).

"Saya dengan ketum sering ada yang bilang, 'Wah Pak Kaban dan Yusril sudah berbeda'. Ya, dia (Yusril) lahir tahun 55, awak 58, sudah jelas beda," ujar Kaban sambil berseloroh.

"Ada lagi yang bilang, 'Oh sekarang mereka sudah berseberangan'. Ya, itu pasti. Dia di Fatmawati, awak di Bogor, sudah pasti berseberangan," kata Kaban yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Hasil Rakornas, PBB Resmi Dukung Jokowi-Maruf Amin

Menurut Kaban, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang sangat wajar dalam berdemokrasi. Kaban mengatakan, perbedaan pendapat itu justru perlu dihormati, karena bagian dari pilar demokrasi.

Mengenai arah dukungan partai terkait capres dan cawapres, Kaban mengatakan bahwa Majelis Syuro telah memutuskan untuk mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sikap Majelis Syuro juga telah disampaikan pada publik sesuai ijtima ulama.

Namun, keputusan akhir mengenai arah dukungan partai diserahkan kepada Yusril selaku ketua umum PBB.

"Sudah tentu dalam perbedaan, maunya suara awak didengar juga. Tapi, inilah musyawarah yang mesti dimufakati. Demokrasi akan jadi kering kalau tidak terjadi musyawarah mufakat," kata Kaban.

Baca juga: Yusril: Caleg PBB 15.000 Lebih, yang Beda Pilihan Cuma 80 Orang

Dalam Rakornas tersebut, Yusril secara resmi mengumumkan bahwa PBB mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Keputusan itu bukan atas keinginan pribadi, namun dari mekanisme rapat pleno yang sesuai aturan internal partai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X