Dubes RI Klaim Upaya Perangi Hoaks di Selandia Baru soal Papua Buahkan Hasil

Kompas.com - 25/01/2019, 21:43 WIB
Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya di kantor Kemenko Polhukan, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDuta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya di kantor Kemenko Polhukan, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengatakan, pihak Selandia Baru mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Indonesia memerangi berita bohong atau hoaks terkait Papua dan Papua Barat.

Tantowi menjelaskan bahwa sejumlah pihak di Selandia Baru kerap termakan berita bohong atau hoaks dan fitnah terhadap Pemerintah RI terkait Papua dan Papua Barat. Misalnya, terkait integrasi Papua kembali ke NKRI yang disebutkan tidak sah.

"Mereka apresiasi sekali, dan sudah terjadi perkembangan yang sangat berarti," kata Tantowi usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2019).

Topik utama yang dibicarakan salah satunya terkait Papua dan Papua Barat saat bertemu dengan Wiranto.

Baca juga: Wiranto Bertemu Dubes RI untuk Selandia Baru, Bahas Isu Papua dan Papua Barat

Tantowi mengatakan, upaya pemberantasan hoaks yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah membuahkan hasil.

"Artinya mereka sudah tidak menelan lagi mentah-mentah informasi-informasi hoaks tersebut, karena selalu kita bantah," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa isu terkait Papua dan Papua Barat termasuk salah satu isu utama untuk kepentingan politik dalam negeri Selandia Baru. Oleh karena itu, kerap dimanfaatan kelompok tertentu.

Tugas Kedutaan Besar RI di Selandia Baru, katanya, memberikan klarifikasi atas hoaks maupun fitnah yang beredar.

Menurutnya, jika klarifikasi tidak diberikan dengan cepat, informasi yang sebetulnya bohong dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran.

"Tugas kita, KBRI selaku perwakilan pemerintah itu adalah, membantah, tapi tidak hanya membantah, juga memberikan informasi yang benar. Jadi setiap berita yang salah itu tidak boleh kita biarkan, harus kita bantah. Tapi dibarengi fakta yang benar," ungkap dia.

Baca juga: Bertemu Wiranto, Tantowi Yahya Diskusikan Hoaks yang Harus Diperangi di Selandia Baru

Selain itu, mereka juga terus melakukan diplomasi dari segi sosial, ekonomi, dan budaya, terhadap berbagai pihak.

Sementara itu, Wiranto mengatakan bahwa Indonesia memiliki pandangan untuk meyakinkan negara lain, termasuk Selandia Baru. Negara lain harus diyakinkan bahwa Indonesia serius membangun Papua dan Papua Barat.

"Indonesia tidak menganak-tirikan mereka, Indonesia tidak melantarkan mereka, tetapi membuat satu pembangunan sehingga hal-hal yang positif tentang Papua dan Papua Barat, yang berhubungan dengan pembangunan nasional itu dapat didengar oleh mereka, dipahami oleh mereka," kata Wiranto.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini!

 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X