Tim Kampanye Minta KPU dan Panelis Disumpah Tak Bocorkan Soal Debat

Kompas.com - 25/01/2019, 19:28 WIB
Rapat persiapan debat kedua pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaRapat persiapan debat kedua pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan debat kedua Pilpres 2019 diambil sumpahnya untuk tak bocorkan soal debat.

Pihak-pihak tersebut misalnya, komisioner dan pejabat Komisi Pemilihan Umum ( KPU), panelis debat, serta tim kampanye.

Hal ini disampaikan perwakilan kedua tim kampanye dalam rapat persiapan debat kedua pilpres yang digelar pada hari ini, Jumat (25/1/2019).

"Mohon kepada komisioner dan pejabat-pejabat KPU yang berkaitan dengan ini, termasuk panelis, di bawah sumpah untuk tidak membocorkan pertanyaan, termasuk kepada kami berdua (perwakilan tim kampanye kedua paslon)," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso dalam rapat yang digelar di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Baca juga: KPU Ajak Tim Kampanye Telusuri Rekam Jejak Calon Panelis Debat

Menegaskan pernyataan Priyo, Wakil Direktur Bidang Saksi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan, perlu ada mekanisme untuk meyakinan publik bahwa soal debat yang dibuat panelis tak akan bocor ke paslon atau ke KPU.

Tak hanya pengambilan sumpah, Lukman juga menyarankan agar ada pengawalan dan pengamanan ketat terhadap soal debat.

"Agar amplop tertutup, disegel dan itu misalnya amplop yang dibuat itu tidak dibuka-buka, komisioner KPU pun tidak tahu. Saya ingin supaya tidak ada prasangka," ujar dia.

Menanggapi permintaan itu, Ketua KPU Arief Budiman menjamin tidak ada kebocoran soal debat sekalipun tanpa pengambilan sumpah.

Baca juga: TKN Harap Moderator untuk Debat Kedua Lebih Kreatif dan Berani

 

Menurut Arief, KPU menjamin profesionalisme mereka dan panelis bisa melalui berbagai cara, tak harus melalui sumpah.

"Bisa apa saja, bisa sumpah, bisa surat pernyataan. Ketika mereka (panelis) kita pilih itu kan ada syaratnya sudah, profesional, punya integritas, kemudian tidak berpihak, independen," kata Arief.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Nasional
Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Nasional
Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X