Tim Kampanye Minta KPU dan Panelis Disumpah Tak Bocorkan Soal Debat

Kompas.com - 25/01/2019, 19:28 WIB
Rapat persiapan debat kedua pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaRapat persiapan debat kedua pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan debat kedua Pilpres 2019 diambil sumpahnya untuk tak bocorkan soal debat.

Pihak-pihak tersebut misalnya, komisioner dan pejabat Komisi Pemilihan Umum ( KPU), panelis debat, serta tim kampanye.

Hal ini disampaikan perwakilan kedua tim kampanye dalam rapat persiapan debat kedua pilpres yang digelar pada hari ini, Jumat (25/1/2019).

"Mohon kepada komisioner dan pejabat-pejabat KPU yang berkaitan dengan ini, termasuk panelis, di bawah sumpah untuk tidak membocorkan pertanyaan, termasuk kepada kami berdua (perwakilan tim kampanye kedua paslon)," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso dalam rapat yang digelar di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Baca juga: KPU Ajak Tim Kampanye Telusuri Rekam Jejak Calon Panelis Debat

Menegaskan pernyataan Priyo, Wakil Direktur Bidang Saksi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan, perlu ada mekanisme untuk meyakinan publik bahwa soal debat yang dibuat panelis tak akan bocor ke paslon atau ke KPU.

Tak hanya pengambilan sumpah, Lukman juga menyarankan agar ada pengawalan dan pengamanan ketat terhadap soal debat.

"Agar amplop tertutup, disegel dan itu misalnya amplop yang dibuat itu tidak dibuka-buka, komisioner KPU pun tidak tahu. Saya ingin supaya tidak ada prasangka," ujar dia.

Menanggapi permintaan itu, Ketua KPU Arief Budiman menjamin tidak ada kebocoran soal debat sekalipun tanpa pengambilan sumpah.

Baca juga: TKN Harap Moderator untuk Debat Kedua Lebih Kreatif dan Berani

 

Menurut Arief, KPU menjamin profesionalisme mereka dan panelis bisa melalui berbagai cara, tak harus melalui sumpah.

"Bisa apa saja, bisa sumpah, bisa surat pernyataan. Ketika mereka (panelis) kita pilih itu kan ada syaratnya sudah, profesional, punya integritas, kemudian tidak berpihak, independen," kata Arief.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X