Kemenag Koordinasi Lintas Lembaga untuk Sempurnakan Draf RUU Pesantren

Kompas.com - 25/01/2019, 18:20 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam acara haul Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam acara haul Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama menyempurnakan draf Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Penyempurnaan tersebut melibatkan sejumlah lembaga agar draf ini bisa mewakili berbagai perspektif. 

RUU membutuhkan pemikiran dari banyak pihak lantaran tidak hanya terkait dengan lembaga pendidikan.

"Pesantren itu juga lembaga dakwah dan lembaga kebudayaan yang membentuk budaya dan tradisi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Karena itu, RUU harus dilihat dari semua perspektif," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Dia berharap, RUU tersebut memiliki kualitas sehingga mendorong pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan ke arah yang lebih baik.

Baca juga: Atas Polemik Sekolah Minggu di RUU Pesantren, Pemerintah Siapkan Draf Sandingan

RUU ini, kata dia, diharapkan bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan pesantren dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk membangun negara dan bangsa.

Lukman mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menyatukan sudut pandang dalam merumuskan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang merupakan usulan DPR.

RUU tersebut, kata Lukman, akan semakin menegaskan roh pesantren yang sejati sehingga tidak ada pendomplengan oleh orang-orang tertentu.

Baca juga: Temui Ulama dan Pimpinan Ponpes di Aceh, Jokowi Jelaskan RUU Pesantren

Ia mengatakan suatu lembaga dapat disebut pesantren jika ada kiai, kitab-kitab yang dikaji, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi.

Pesantren, kata dia, sejak dahulu dikenal sebagai media mempromosikan Islam rahmat untuk alam semesta, bukan sebaliknya penyebar paham radikalisme dan ekstremisme.

"Tidak boleh lagi ada yang mengklaim misalnya sebuah padepokan mengatasnamakan pesantren, tetapi tidak ada kiainya, tidak ada kitab yang dikajinya," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X