Fahri Hamzah Duga Jokowi Sedang "Dilemahkan" dari Dalam

Kompas.com - 25/01/2019, 18:06 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah curiga calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sedang dilemahkan dari dalam.

Hal ini karena banyak isu-isu yang datang dari kubu Jokowi-Ma'ruf tetapi pada akhirnya merugikan mereka sendiri.

Misalnya seperti munculnya tabloid Indonesia Barokah yang kemunculannya mirip Obor Rakyat.

"Saya khawatir ini ada kayak langkah penggembosan kepada Pak Jokowi. Kok tiba-tiba modus yang dulu dituduhkan kepada Pak Prabowo kok ada di Pak Jokowi semua? Apa karena ada orang yang pindah jadi tim sukses di situ maka terjadi penggembosan?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Belum Baca, Jokowi Tak Mau Komentar soal Tabloid Indonesia Barokah

Contoh lainnya adalah wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Fahri mengatakan manuver ini justru merugikan Jokowi sendiri.

Dia curiga hal ini adalah upaya internal untuk melemahkan Jokowi. Menurut dia, mungkin saja Jokowi tidak sadar akan hal itu.

"Kasus Ba'asyir ini kaya penggembosan saya lihat. Jadi yang kena itu Pak Jokowi. Saya merasa dari jauh melihat Pak Jokowi ini sedang dilucuti secara perlahan-lahan," kata dia.

Baca juga: Saat Jokowi Diteriaki Bohong dan Hoaks...

Adapun, tarik ulur wacana pembebasan Ba'asyir dimulai oleh penasihat hukum pribadi Jokowi, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan bahwa Jokowi menyetujui pembebasan Ba'asyir. Hal ini sempat dibenarkan juga oleh Jokowi.

Namun, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kemudian menegaskan, pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

Baca juga: PDI-P: Seharusnya Prabowo Bantah Saja kalau Merasa Pernyataan Jokowi Tak Betul...

Keesokan harinya, Jokowi menjelaskan pemerintah pada intinya sudah membuka jalan bagi pembebasan Ba'asyir, yakni dengan jalan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, Ba'asyir harus memenuhi syarat formil terlebih dulu, baru dapat bebas dari segala hukuman.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa permintaan pembebasan bersyarat tidak dapat dipenuhi karena Ba'asyir tidak mau memenuhi syarat formil yakni menandatangani surat yang menyatakan ia setia pada NKRI.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X