Kompas.com - 25/01/2019, 16:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta lima pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digugatnya mundur dari jabatan.

Lima pimpinan PKS itu adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid.

Hal ini terkait kasus pemecatan Fahri yang kemudian berlanjut ke pengadilan dan Mahkamah Agung.

Fahri memenangkan perkara di semua tingkatan. Putusan MA menyatakan lima pimpinan PKS diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar.

"Saya minta lima orang ini secara sukarela mengundurkan diri demi kader dan penyelamatan partai," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Pimpinan PKS Disebut Membangkang terhadap Hukum jika Tak Bayar Rp 30 M ke Fahri Hamzah

"Saya minta mereka mengundurkan diri secara sukarela sebagai pejabat partai dan mundur sebagai kader biasa. Sama seperti saya dalam status saya hari ini adalah kader biasa," tambah dia.

Fahri mengatakan, hal ini agar partai punya waktu untuk membenahi diri. Sebab, proses hukum dalam kasus ini tetap berjalan.

Ia menyebutkan, pihaknya sudah memasukkan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika lima pimpinan PKS tidak menjalankan putusan MA, PN Jaksel akan menyita aset partai.

"Kan malu kalau juru sita nanti datang. Bagaimana masa depan partai? Bagaimana wajah partai? Daripada wajah partai rusak, wajah mereka rusak, lebih baik mereka mundur secara sukarela," ujar Fahri.

Baca juga: Tagih Rp 30 Miliar, Pihak Fahri Hamzah Ancam Ajukan Penyitaan Aset PKS

Fahri memberi waktu selama satu minggu. Namun, jika mereka menghiraukannya, Fahri meminta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menonaktifkan lima orang tersebut.

Majelis Syuro PKS punya kewenangan untuk mencopot para pimpinan itu.

"Kalau dalam seminggu ini tidak copot orang-orang ini maka dugaan saya Majelis Syuro terlibat dan itu bisa dibuktikan," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, tidak menutup kemungkinan dia juga akan melaporkan Majelis Syuro PKS karena dinilai telah bersama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum. 

Fahri vs PKS

Perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016. Saat itu, PKS memecat Fahri sebagai kader.

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Baca juga: PKS Belum Respons, Fahri Hamzah Ajukan Permohonan Eksekusi ke PN Jakarta Selatan

Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Hakim tersebut.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Fahri memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya, banding tersebut juga dimenangkan oleh Fahri.

Baca juga: Presiden PKS Tak Mau Buru-buru Bayar Ganti Rugi Rp 30 M untuk Fahri

Setelah itu, PKS mengajukan permohonan kasasi ke MA. Kasasi tersebut diajukan PKS pada 28 Juni 2018 oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih.

Pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut.

Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri senilai Rp 30 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Sarankan Nama di Luar Internal untuk Dampingi Anies: AHY, Khofifah dan Ganjar

PKS Sarankan Nama di Luar Internal untuk Dampingi Anies: AHY, Khofifah dan Ganjar

Nasional
MIND ID Sabet Sederet Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Minerba

MIND ID Sabet Sederet Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Minerba

Nasional
Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Nasional
Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Nasional
Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Nasional
Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Nasional
Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Nasional
Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Nasional
Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Nasional
Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasional
Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

Prajurit TNI Tendang Suporter di Kanjuruhan, Panglima: Disanksi Tegas, Bisa Pidana

Nasional
Jokowi Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Minta Tak Ada yang Ditutup-tutupi dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Setuju Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Diubah

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Setuju Nomor Urut Parpol pada Pemilu 2024 Tak Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.