Memperbaiki Kualitas Debat Calon Presiden 2019

Kompas.com - 25/01/2019, 11:07 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin (kiri) beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin (kiri) beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Oleh: Angga Fauzan dan Ahmad Rizky M Umar

DEBAT perdana dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sudah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (17/1/2019).

Pada debat pertama kali ini, kedua kandidat mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme dan mengeksplorasi visi, misi, serta kebijakan masing-masing.

Kami melihat bahwa debat penting untuk pendewasaan politik Indonesia. Namun, kualitas perdebatan perlu ditingkatkan agar proses kampanye -–yang penting dalam Pemilu--menjadi lebih terarah.

Untuk itu, kami akan mulai dengan mendiskusikan visi dan misi, serta arah kebijakan umum dari kedua kandidat di isu yang diperdebatkan.

Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menegaskan soal visi besar "Indonesia Maju" yang mengedepankan sistem hukum yang adil, supremasi hukum, reformasi kelembagaan, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, sinergisasi antarlembaga, penguatan sistem manajemen hukum serta budaya taat hukum.

Sementara itu, terorisme akan dihadapi dengan pembinaan ekonomi, sosial, agama, pendekatan persuasif, serta penegakan hukum.

Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, di sisi lain, mengedepankan visi besar "Indonesia Menang". Secara umum, keduanya mengedepankan beberapa cita-cita untuk menjadi negara yang berhasil, seperti swasembada pangan, bahan bakar, dan air bersih serta lembaga pemerintahan yang kuat dan berintegritas.

Prabowo-Sandiaga melihat bahwa korupsi harus diberantas dari sisi muara, yakni gaji yang cukup serta jaminan kualitas hidup yang baik bagi para pemilik wewenang.

Substansi janji, blunder, dan kebijakan

Meskipun cukup menarik, kami berpendapat bahwa ada tiga hal penting yang perlu dikritisi dalam perdebatan pertama tersebut.

Ketiganya adalah janji yang tidak substantif dan tidak merespons pokok persoalan, performa yang blunder, dan statement yang lebih banyak mengeksplorasi pengalaman dan "kelebihan diri" daripada adu gagasan.

Mari membedah ketiga hal tersebut secara lebih mendetail. Kedua kandidat memberikan janji-janji politik yang cukup lazim disampaikan ketika kampanye. Namun demikian, sebagian besar bersifat normatif.

Ada beberapa hal yang tidak terduga diucapkan oleh para kandidat sehingga terkesan blunder, dan proses debat kedua kandidat menjadi tak terarah.

Kubu Jokowi-Ma'ruf terkesan enggan menyentuh perkara pelanggaran hukum dengan beberapa kali memberikan jawaban berupa saran.

Ketika bicara tentang persekusi terhadap kritikus pemerintah, misalnya, Jokowi-Maruf justru secara normatif menyarankan untuk melaporkan kasus pelanggaran agar diproses secara hukum.

Tentu saja, hal ini tidak banyak memberikan gambaran sejauh mana Jokowi memberikan rasa aman terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X