Kasus Meikarta, KPK Panggil Mendagri Tjahjo Kumolo

Kompas.com - 25/01/2019, 09:16 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memaparkan laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memaparkan laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Jumat (25/1/2019). Tjahjo rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini Tjahjo Kumolo, Mendagri diagendakan sebagai saksi untuk NHY (Neneng Hassanah Yasin) Bupati Bekasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat.

Sebelumnya Febri mengatakan, KPK akan mencermati keterangan Neneng soal Tjahjo dalam persidangan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta itu.

Dalam persidangan pada Senin (14/1/2019) di Pengadilan Tipikor Bandung, Neneng menyebut nama Tjahjo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.


Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta.

Baca juga: KPK Nilai Kasus Meikarta Memiliki Modus yang Rumit

"Tentu kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut dan juga melihat fakta yang terkait lain di tahap penyidikan yang sekarang juga sedang berjalan karena sebelumnya kami kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otda," kata Febri.

Beberapa waktu lalu, Tjahjo pernah mengklarifikasi keterangan Neneng tersebut.

"Terkait Bu Neneng, saya telepon juga, sedang dalam rapat terbuka di Kemendagri yang membahas soal Meikarta sehingga di situ sudah disimpulkan, ditegaskan bahwa yang berwenang memberi izin itu adalah Bupati atas laporan Dirjen Otda," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Saat berbicara via telepon Dirjen Otda Soni Sumarsono, kata Tjahjo, ia meminta Neneng agar menyelesaikan polemik perizinan proyek Meikarta sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya telepon bupati harus selesai clear sesuai ketentuan yang ada, sesuai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Ya dibantu segera proses izinnya dan dia kan sudah menjelaskan di pengadilan dia jawab siap sesuai dengan peraturan, kan," papar Tjahjo.

Baca juga: Kasus Meikarta, Dinas DPMPTSP Bekasi Terima Uang Rp 1 M

Menurut Tjahjo, pada waktu itu ia menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar polemik perbedaan kewenangan menghambat investasi proyek tersebut diselesaikan.

"Dibantu supaya cepat selesai, ini investasi yang besar di daerah terhambat karena masing-masing tumpang-tindih izinnya, maka Kemendagri berinisiatif mengundang gubernur dan pemerintah kabupaten atas saran RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPR," kata Tjahjo.

"Jangan sampai investasi itu terhambat karena itu investasi di daerah harus didorong. Tetapi sesuai aturan. Soal kemudian dalam proses ada kasus oleh KPK ya itu bukan kewenangan saya," lanjut dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X