Menteri Yohana Nilai Prostitusi Artis akibat Gaya Hidup Berlebihan

Kompas.com - 25/01/2019, 09:12 WIB
Menteri PPPA Yohana Yembise saat menghadiri sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Swissbel Hotel, Manokwari, Papua Barat, Rabu (17/10/2018). Dok. Kementerian PPPAMenteri PPPA Yohana Yembise saat menghadiri sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Swissbel Hotel, Manokwari, Papua Barat, Rabu (17/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, kasus prostitusi online di kalangan publik figur atau artis bukan semata-mata didasarkan pada kebutuhan ekonomi. Menteri Yohana berpendapat, fenomena itu lebih disebabkan pengaruh perilaku gaya hidup yang berlebihan.

"Kalau sudah begitu, prostitusi tentunya bukan lagi tentang cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi malah menjadi gaya hidup, bagaimana mendapat uang yang banyak dengan waktu yang singkat," ujar Yohana dalam siaran pers, Jumat (25/1/2019).

Pemerintah tentunya tidak tinggal diam melihat kasus prostitusi yang terjadi. Saat ini, praktik prostitusi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Selain itu, akan diperkuat lagi dengan pengesahan RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual (PKS) yang akan memastikan perlindungan bagi korban prostitusi online.

"Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus prostitusi online ini. Serangkaian kajian juga akan kami lakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi online di kalangan publik figur," ujar Yohana.

Baca juga: Polisi Ungkap 21 Artis dan Model yang Diduga Terlibat Prostitusi Online

"Besar harapan agar setelah kasus ini, kaum laki-laki dapat melindungi harkat dan martabat perempuan dengan tidak terlibat dalam prostitusi online. Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, aparat penegak hukum serta media, untuk bersama-sama selamatkan anak dan perempuan khususnya dari jeratan prostitusi di Indonesia," lanjut dia.

Sementera itu, dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, Kementerian PPPA memiliki program prioritas dengan sebutan Three Ends, yang meliputi, pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, akhiri perdagangan manusia dengan membangun sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak).

Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi antiperdagangan manusia. Keempat, membangun sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas PP TPPO.

Kelima, memastikan setiap calon PMI mendapatkan pelatihan yang memadai; serta yang terakhir, mengakhiri kesenjangan ekonomi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Nasional
UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

Nasional
Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Nasional
UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

Nasional
Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Nasional
Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Nasional
UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X