Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres JK Tak Elok Kritik Pembangunan LRT

Kompas.com - 25/01/2019, 08:55 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyarankan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mengkritik pemerintah. Hal itu menanggapi kritik JK atas pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Fase I yang dianggap terlalu mahal.

Menurut dia, kritik yang disampaikan JK tidak elok mengingat statusnya sebagai bagian dari pemerintah. “Alangkah baik dan bijak jika Pak JK tidak mengkritik pemerintah karena beliau bagian dari pemerintah itu sendiri,” kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (24/1/2019) malam.

Ujang mengatakan, JK seharusnya bersama Presiden Joko Widodo turut mencari solusi atas persoalan-persoalan LRT yang dianggap kemahalan. Ia menilai JK mampu memberi masukan positif karena memiliki pengalaman dan kredibilitas yang tak diragukan.

“Pak JK pasti mampu membereskan masalah-masalah itu. Pak JK tokoh bangsa yang berpengalaman. Kredibilitasnya diakui dunia,” ujarnya.

Baca juga: Saat Pembangunan LRT Jabodebek Dikritik Wapres Kalla...

Lebih lanjut Ujang menuturkan, Indonesia bangga memiliki tokoh yang kritis dan solutif seperti JK. Oleh karena itu, ia menilai kritik yang sampaikan JK harus dilihat sebagai bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi. Hanya saja, ia menyesalkan kritik itu disampaikan di hadapan publik.

“Mungkin Pak JK sedang mengingatkan para teknokrat agar dalam membangun infrastruktur jangan terlalu banyak mengambil untung,” ujar dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan LRT kurang efisien lantaran berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol. Hal itu disampaikan Kalla saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla.

PT Adhi Karya Tbk angkat bicara terkait kritikan itu. Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan, harga LRT Jabodebek masih terbilang kompetitif ketimbang di negara lain.

Baca juga: Adhi Karya Kaji Kemungkinan LRT Fase II Tak Elevated

"Kalau bicara per kilometer Rp 500 miliar dibandingkan dengan MRT dan sebagainya, apalagi dibandingkan Singapura harga kita cukup kompetitif," ujar Pundjung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Pundjung menambahkan, masih banyak proyek pembangunan LRT di negara lain yang lebih mahal ketimbang LRT Jabodebek. Di Filipina, lanjut Pundjung, biaya per kilometernya mencapai Rp 904 miliar, LRT Kelana Jaya di Malaysia sebesar Rp 807 miliar per km, LRT Lahore di Pakistan Rp 797 miliar per km, LRT Dubai di Uni Emirat Arab Rp 1.026 miliar per km, LRT Calgary di Kanada sebesar Rp 2.197 miliar per km, dan LRT Houston di Amerika Serikat sebesar Rp 688 miliar per km.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: UU Kesehatan Direvisi Untuk Permudah Dokter Masuk Spesialis

Jokowi: UU Kesehatan Direvisi Untuk Permudah Dokter Masuk Spesialis

Nasional
Cak Imin Titipkan Agenda Perubahan PKB ke Prabowo, Harap Kerja Sama Berlanjut

Cak Imin Titipkan Agenda Perubahan PKB ke Prabowo, Harap Kerja Sama Berlanjut

Nasional
Gibran Cium Tangan Ma'ruf Amin Saat Bertemu di Rumah Dinas Wapres

Gibran Cium Tangan Ma'ruf Amin Saat Bertemu di Rumah Dinas Wapres

Nasional
KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan

KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan

Nasional
Program Makan Siang Gratis Masih Dirumuskan, Gibran: Jumlah Penerima Segera Kami Pastikan

Program Makan Siang Gratis Masih Dirumuskan, Gibran: Jumlah Penerima Segera Kami Pastikan

Nasional
Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Nasional
Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Nasional
Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Nasional
 Presiden PKS Datangi Nasdem Tower, Disambut Sekjen dan Ketua DPP

Presiden PKS Datangi Nasdem Tower, Disambut Sekjen dan Ketua DPP

Nasional
Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

Nasional
Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

Nasional
Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

Nasional
Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com