Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Dubes Uni Eropa, TKN Pamer Peringkat Kemudahan Bisnis di Era Jokowi

Kompas.com - 24/01/2019, 19:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong, mengatakan, di hadapan Duta Besar Uni Eropa pihaknya memamerkan peringkat kemudahaan bisnis di Indonesia.

Diketahui, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia naik dari peringkat 120-an ke peringkat 72.

"Kami sampaikan easy doing business di masa Jokowi luar biasa meningkat sejak tahun 1970-an," kata Usman usai menemui Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Setelah Dubes Uni Eropa, TKN Jokowi-Maruf Akan Temui Perwakilan AS

Ia menambahkan, hal itu penting untuk ditunjukkan agar menarik perhatian negara-negara Eropa yang hendak berinvestasi di Indonesia.

Usman mengatakan, kenaikan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dari 120 ke 72 merupakan hasil dari pemangkasan aturan yang selama ini dianggap menyulitkan.

Ia berharap, pesan bahwa Jokowi telah menyiapkan sejumlah infrastruktur beserta aturan yang memudahkan investor dalam berbisinis, bisa ditangkap para duta besar yang hadir.

"Berapa banyak aturan yang kita kurangi, untuk mempermudah investasi, itu concern mereka untuk mengetahui ke depan seperti apa di bawah Pak Jokowi. Ini kan kepentingannya nanti G to G, governmen to government," ujar Usman.

Baca juga: Temui Kedua Kubu di Pilpres, Dubes Uni Eropa Tegaskan Pihaknya Netral

"Bagaimana Indonesia di bawah Pak Jokowi 5 tahun ke depan, bayangan mereka seperti apa. Ekonomi Indonesia akan seperti apa, easy business seperti apa. Itu kan akan mempermudah bisnis negara-negara Eropa di Indonesia, kan gitu," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin bertemu dengan para duta besar dari negara-negara yang tergabung di Uni Eropa di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: TKN Bertemu Para Dubes Uni Eropa Bahas Visi Misi jika Jokowi-Maruf Terpilih

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu membahas visi-misi Jokowi-Ma'ruf jika nantinya terpilih.

Ia mengatakan pertemuan tadi juga membahas pemerintahan yang telah dijalankan Jokowi selama 4 tahun terkait ekonomi, penanganan bencana, politik identitas, hingga radikalisme.

"Kami jelaskan pemerintahan 4 tahun di bawah Jokowi. Kemudian mereka ada pertanyaan tentang ekonomi, how to handle disaster, menangani bencana, ekonomi sampai radikalisme, kemudian politik identitas, bencana. Tapi lebih banyak ke urusan ekonomi," lanjut Usman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com