Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Buwas soal Pernyataan Prabowo dalam Debat Pertama Pilpres...

Kompas.com - 24/01/2019, 17:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan pandangan antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengenai impor beras menjadi 'peluru' bagi calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto dalam debat capres pertama, 18 Januari 2019 lalu.

Buwas, sapaan Budi, merespons hal tersebut ketika berjumpa dengan wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/1/2019) sore.

Buwas menegaskan, perbedaan pandangan di dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Bagi dia, yang terpenting adalah, ketika pimpinan sudah memutuskan, maka anak buah harus menghilangkan perbedaan dan melaksanakan keputusan tersebut.

Baca juga: Pengusaha Beras Yakinkan Presiden Jokowi Stok Beras Capai 6 Bulan

"Itu (perbedaan pandangan) kan wajar-wajar saja. Tapi yang terpenting, persoalan itu selesai dengan Presiden memutuskan pada akhirnya enggak impor, ya sudah, selesai," ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tersebut.

"Namanya kita kan demokrasi. Demokrasi ya enggak usah menjadi masalah sebenarnya. Asalkan ya demi kepentingan bangsa dan negara," lanjut dia.

Meski demikian, Buwas juga tidak mempersoalkan apabila dinamika di internal kabinet dijadikan 'peluru' bagi oposisi untuk menyerang Presiden yang sedang mencalonkan diri kembali dalam Pemilu mendatang. Buwas berpendapat, dalam sebuah format debat, hal seperti itu lumrah.

"Ya dipersoalkan (oleh Prabowo) juga enggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja. Dalam debat, boleh-boleh saja. Kalau mencari-cari (kesalahan) enggak ada larangan. Tapi sekali lagi, yang penting, persoalan itu selesai," ujar Buwas.

Baca juga: Pengusaha Beras Ini Minta Jokowi Tak Blusukan ke Pasar Cipinang, Ini Alasannya...

Diangkatnya perbedaan pandangan internal kabinet ke ranah politik menjadi pengalaman berharga bagi Buwas.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Ke depan, ia pun berkomitmen untuk menjaga koordinasi dan komunikasi agar apapun perbedaan pandangan yang terjadi, tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

"Kita belajar dari pengalaman. Kalau komunikasi kita baik, terus kita sudah berkoordinasi dengan baik, kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Missed bisa terjadi kapan saja. Tapi missed itu bukan berarti menjadi pertentangan seterusnya, rusak, enggak dong. Itu justru untuk penyelesaian, buktinya sekarang kan sudah selesai," ujar Buwas.

Baca juga: Bertemu Pengusaha Beras, Jokowi Minta Masukan

Dalam debat pertama yang digelar di Gedung Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019 lalu, Prabowo memang bertanya kepada Jokowi mengenai pejabat yang memiliki konflik kepentingan.

Prabowo mencontohkan beda suara antara Buwas dengan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

"Yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak berseberangan. Ada (yang) katakan persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang impor beras. Ini bikin bingung. Gimana pejabat yang Bapak angkat termasuk Bulog, Pak Buwas, cukup, tapi Mendag izinkan impor komoditas pangan," kata Prabowo.

Baca juga: Mungkinkah Indonesia Ekspor Beras?

Jokowi menjawab, pada dasarnya perbedaan pandangan di dalam internal kabinet merupakan hal yang lumrah. Namun yang terpenting, apabila sudah ada keputusan mengenai itu, maka seluruhnya harus mematuhinya.

"Kalau ada perbedaan seperti itu dinamika, di rapat-rapat, menteri saling debat, saya persilakan. Ada yang mau impor, ada yang tidak, tapi kalau sudah diputuskan, harus dijalankan," ujar Jokowi.

Kompas TV Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan petani beras di Klaten bersedih karena banjir beras dari luar negeri. Hal tersebut sontak dibantah oleh kelompok Petani Klaten bermartabat. Ini lah aksi turun ke jalan yang digelar kelompok petani klaten bermartabat yang menolak pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menurut Prabowo, petani beras di Klaten bersedih karena banjir beras dari luar negeri.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com