Ini Kata Buwas soal Pernyataan Prabowo dalam Debat Pertama Pilpres...

Kompas.com - 24/01/2019, 17:35 WIB
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Jakarta, Selasa (22/1/2019).Kompas.com/Mutia Fauzia Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Jakarta, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan pandangan antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengenai impor beras menjadi 'peluru' bagi calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto dalam debat capres pertama, 18 Januari 2019 lalu.

Buwas, sapaan Budi, merespons hal tersebut ketika berjumpa dengan wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/1/2019) sore.

Buwas menegaskan, perbedaan pandangan di dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Bagi dia, yang terpenting adalah, ketika pimpinan sudah memutuskan, maka anak buah harus menghilangkan perbedaan dan melaksanakan keputusan tersebut.

Baca juga: Pengusaha Beras Yakinkan Presiden Jokowi Stok Beras Capai 6 Bulan


"Itu (perbedaan pandangan) kan wajar-wajar saja. Tapi yang terpenting, persoalan itu selesai dengan Presiden memutuskan pada akhirnya enggak impor, ya sudah, selesai," ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tersebut.

"Namanya kita kan demokrasi. Demokrasi ya enggak usah menjadi masalah sebenarnya. Asalkan ya demi kepentingan bangsa dan negara," lanjut dia.

Meski demikian, Buwas juga tidak mempersoalkan apabila dinamika di internal kabinet dijadikan 'peluru' bagi oposisi untuk menyerang Presiden yang sedang mencalonkan diri kembali dalam Pemilu mendatang. Buwas berpendapat, dalam sebuah format debat, hal seperti itu lumrah.

"Ya dipersoalkan (oleh Prabowo) juga enggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja. Dalam debat, boleh-boleh saja. Kalau mencari-cari (kesalahan) enggak ada larangan. Tapi sekali lagi, yang penting, persoalan itu selesai," ujar Buwas.

Baca juga: Pengusaha Beras Ini Minta Jokowi Tak Blusukan ke Pasar Cipinang, Ini Alasannya...

Diangkatnya perbedaan pandangan internal kabinet ke ranah politik menjadi pengalaman berharga bagi Buwas.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Ke depan, ia pun berkomitmen untuk menjaga koordinasi dan komunikasi agar apapun perbedaan pandangan yang terjadi, tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

"Kita belajar dari pengalaman. Kalau komunikasi kita baik, terus kita sudah berkoordinasi dengan baik, kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Missed bisa terjadi kapan saja. Tapi missed itu bukan berarti menjadi pertentangan seterusnya, rusak, enggak dong. Itu justru untuk penyelesaian, buktinya sekarang kan sudah selesai," ujar Buwas.

Baca juga: Bertemu Pengusaha Beras, Jokowi Minta Masukan

Dalam debat pertama yang digelar di Gedung Bidakara, Jakarta, 17 Januari 2019 lalu, Prabowo memang bertanya kepada Jokowi mengenai pejabat yang memiliki konflik kepentingan.

Prabowo mencontohkan beda suara antara Buwas dengan Enggartiasto Lukita soal impor beras.

"Yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak berseberangan. Ada (yang) katakan persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang impor beras. Ini bikin bingung. Gimana pejabat yang Bapak angkat termasuk Bulog, Pak Buwas, cukup, tapi Mendag izinkan impor komoditas pangan," kata Prabowo.

Baca juga: Mungkinkah Indonesia Ekspor Beras?

Jokowi menjawab, pada dasarnya perbedaan pandangan di dalam internal kabinet merupakan hal yang lumrah. Namun yang terpenting, apabila sudah ada keputusan mengenai itu, maka seluruhnya harus mematuhinya.

"Kalau ada perbedaan seperti itu dinamika, di rapat-rapat, menteri saling debat, saya persilakan. Ada yang mau impor, ada yang tidak, tapi kalau sudah diputuskan, harus dijalankan," ujar Jokowi.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X