Kompas.com - 24/01/2019, 17:35 WIB
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Jakarta, Selasa (22/1/2019). Kompas.com/Mutia FauziaDirektur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Jakarta, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan pandangan antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengenai impor beras menjadi 'peluru' bagi calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto dalam debat capres pertama, 18 Januari 2019 lalu.

Buwas, sapaan Budi, merespons hal tersebut ketika berjumpa dengan wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/1/2019) sore.

Buwas menegaskan, perbedaan pandangan di dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Bagi dia, yang terpenting adalah, ketika pimpinan sudah memutuskan, maka anak buah harus menghilangkan perbedaan dan melaksanakan keputusan tersebut.

Baca juga: Pengusaha Beras Yakinkan Presiden Jokowi Stok Beras Capai 6 Bulan

"Itu (perbedaan pandangan) kan wajar-wajar saja. Tapi yang terpenting, persoalan itu selesai dengan Presiden memutuskan pada akhirnya enggak impor, ya sudah, selesai," ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tersebut.

"Namanya kita kan demokrasi. Demokrasi ya enggak usah menjadi masalah sebenarnya. Asalkan ya demi kepentingan bangsa dan negara," lanjut dia.

Meski demikian, Buwas juga tidak mempersoalkan apabila dinamika di internal kabinet dijadikan 'peluru' bagi oposisi untuk menyerang Presiden yang sedang mencalonkan diri kembali dalam Pemilu mendatang. Buwas berpendapat, dalam sebuah format debat, hal seperti itu lumrah.

"Ya dipersoalkan (oleh Prabowo) juga enggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja. Dalam debat, boleh-boleh saja. Kalau mencari-cari (kesalahan) enggak ada larangan. Tapi sekali lagi, yang penting, persoalan itu selesai," ujar Buwas.

Baca juga: Pengusaha Beras Ini Minta Jokowi Tak Blusukan ke Pasar Cipinang, Ini Alasannya...

Diangkatnya perbedaan pandangan internal kabinet ke ranah politik menjadi pengalaman berharga bagi Buwas.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Ke depan, ia pun berkomitmen untuk menjaga koordinasi dan komunikasi agar apapun perbedaan pandangan yang terjadi, tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

"Kita belajar dari pengalaman. Kalau komunikasi kita baik, terus kita sudah berkoordinasi dengan baik, kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Missed bisa terjadi kapan saja. Tapi missed itu bukan berarti menjadi pertentangan seterusnya, rusak, enggak dong. Itu justru untuk penyelesaian, buktinya sekarang kan sudah selesai," ujar Buwas.

Baca juga: Bertemu Pengusaha Beras, Jokowi Minta Masukan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X