Menteri LHK Tegaskan Gubernur NTT Tak Bisa Langsung Tutup TN Komodo

Kompas.com - 24/01/2019, 16:54 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tak bisa langsung menutup Taman Nasional Komodo untuk kepentingan revitalisasi.

Sebab, kewenangan Taman Nasional Komodo ada di tangan pemerintah pusat.

"Iya belum bisa (ditutup), pemerintah daerah harus konsul dan harus di dalam koridor urusan yang ditangani oleh Dirjen Konservasi (Kementerian LHK)," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Asita Manggarai Barat Menolak Rencana Penutupan TN Komodo

Siti mengatakan, pihaknya mengapresiasi ide Gubernur NTT Victor Laiskodat untuk memperbaiki Taman Nasional Komodo.

Menurut dia, Kementerian LHK memang memberikan ruang bagi taman nasional di seluruh Indonesia untuk menjadi sumber pusat pertumbuhan wilayah.

"Jadi saya kira ide pak Gubernur kita harus dengar. Tapi saya sudah bilang dengan Pak Dirjen dan sekarang sedang dikerjakan, kumpulkan semua informasi dari lapangan di taman nasional. Sudah ada master plan dan ada zona zonanya dan sekaligus cek apa yang jadi masalah," kata dia.

Siti mengatakan, setelah data-data dikumpulkan, pihaknya akan segera mengundang pihak dari pemerintah provisi NTT untuk membicarakan masalah ini.

"Kita carikan jalan keluarnya, yang penting sasaran pemdanya kita capai," kata dia.

Gubernur NTT Viktor Lasikodat sebelumnya menyebut, revitalisasi menjadi alasan utama dirinya menutup Taman Nasional Komodo.

"Pulau Komodo ini kita revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," ucapnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

ICW Sarankan Presiden Evaluasi Kinerja Penegak Hukum Terkait Penanganan Kasus Korupsi

Nasional
Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

Febri Diansyah: Perang atas Korupsi Bisa Dilakukan di Dalam dan Luar KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X