PKS Belum Respons, Fahri Hamzah Ajukan Permohonan Eksekusi ke PN Jakarta Selatan

Kompas.com - 24/01/2019, 16:46 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengajukan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Selatan terkait kelanjutan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar.

Pengacara Fahri, Mujahid A. Latief, mengatakan, pengajuan surat permohonan eksekusi diberikan ke PN Jakarta Selatan dengan menyertakan surat keterangan inkracht yang berlandaskan hukum tetap.

"Sampai pada hari ini, kami sama sekali tidak mendapatkan respons dari PKS soal pembayaran ganti rugi. Karena itu, pada hari ini kami mengajukan surat permohonan eksekusi," kata Mujahid di PN Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Fahri Hamzah: Ganti Rugi Rp 30 M adalah Ongkos Pelanggaran Hukum Pimpinan PKS

Mujahid menegaskan, sudah tidak ada lagi alasan hukum bagi pimpinan PKS yang dapat membenarkan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan.

"Boleh mereka lakukan upaya hukum, silakan saja. Tapi, hukum acara telah mengatur bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi," ungkapnya kemudian.

Pengacara Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Pengacara Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

 

Dia pun mengajak pimpinan PKS untuk menaati putusan pengadilan sebagai seorang warga negara yang taat terhadap hukum.

Baca juga: Presiden PKS Tak Mau Buru-buru Bayar Ganti Rugi Rp 30 M untuk Fahri

Fahri Hamzah vs PKS

Perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016. Saat itu, PKS memecat Fahri sebagai kader.

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan majelis hakim tersebut.

Baca juga: Ditanya soal Ganti Rugi Rp 30 M kepada Fahri Hamzah, PKS Serahkan ke Tim Hukum

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.