Pakar Hukum: Syarat Ikrar Setia NKRI Berlaku untuk Bebas Bersyarat Ba'asyir

Kompas.com - 24/01/2019, 12:57 WIB
Ustad Abu Bakar Baasyir dibawa ke dalam mobil tahanan usai menjalani sidang kasus terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2011).Baasyir dijatuhi vonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim, karena dinyatakan terbukti terlibat dalam perencanaan pelatihan bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho di Aceh Besar, hingga mengumpulkan pendanaan sebesar Rp 1 miliar untuk pelatihan tersebut. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESUstad Abu Bakar Baasyir dibawa ke dalam mobil tahanan usai menjalani sidang kasus terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2011).Baasyir dijatuhi vonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim, karena dinyatakan terbukti terlibat dalam perencanaan pelatihan bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho di Aceh Besar, hingga mengumpulkan pendanaan sebesar Rp 1 miliar untuk pelatihan tersebut.

Syarat tersebut bukan merupakan hukum materiil, melainkan hukum formil.

Baca juga: Menurut Kuasa Hukum, Syarat Ikrar Setia NKRI Tak Dapat Diterapkan bagi Baasyir

Ia menjelaskan, asas non-retroaktif hanya berlaku terhadap hukum materiil atau aturan yang dapat mengubah isi putusan dan jumlah hukuman.

Dengan demikian, PP tetap berlalu meski terbit setelah kasus Ba'asyir dinyatakan memiliki kekutan hukum tetap.

"Asas non-retroaktif tidak berlaku karena ini bukan hukum materiil yang mengubah isi putusan atau jumlah hukuman," kata Fickar.

"Lagi pula pembebasan bersyarat itu juga termasuk pembinaan napi di luar Lapas, karena itu tetap ada pengawasannya dan ada masa percobaan. Kalau melanggar syarat pada masa percobaan, pembebasan bersyarat bisa dicabut," tutur dia.

Baca juga: JEO-Polemik Pembebasan Baasyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X