Pakar Hukum: Syarat Ikrar Setia NKRI Berlaku untuk Bebas Bersyarat Ba'asyir

Kompas.com - 24/01/2019, 12:57 WIB
Ustad Abu Bakar Baasyir dibawa ke dalam mobil tahanan usai menjalani sidang kasus terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2011).Baasyir dijatuhi vonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim, karena dinyatakan terbukti terlibat dalam perencanaan pelatihan bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho di Aceh Besar, hingga mengumpulkan pendanaan sebesar Rp 1 miliar untuk pelatihan tersebut. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESUstad Abu Bakar Baasyir dibawa ke dalam mobil tahanan usai menjalani sidang kasus terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2011).Baasyir dijatuhi vonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim, karena dinyatakan terbukti terlibat dalam perencanaan pelatihan bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho di Aceh Besar, hingga mengumpulkan pendanaan sebesar Rp 1 miliar untuk pelatihan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir wajib menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis sebagai syarat jika ingin mendapat pembebasan bersyarat.

Syarat tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Fickar membantah argumen kuasa hukum Ba'asyir, Mahendradatta, yang menyatakan syarat tersebut tidak dapat diterapkan dalam konteks pembebasan kliennya.

Baca juga: Polemik Pembebasan Baasyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Alasan pihak Ba'asyir, sistem hukum di Indonesia berlaku asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut.

"Iya harus tetap berlaku (syarat ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis)," ujar Fickar saat dihubungi, Kamis (24/1/2019).

Saat bertemu Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu (23/1/2019) kemarin, Mehendradatta menuturkan bahwa syarat menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis tidak dapat diterapkan dalam konteks pembebasan Ba'asyir.

Baca juga: 5 Poin Isi Pertemuan Kuasa Hukum Baasyir dan Fadli Zon

Menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terbit pada November 2012. Sementara kasus Ba'asyir berkekuatan hukum tetap pada Februari 2012.

Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Ba'asyir.

Artinya, aturan dalam PP itu tidak dapat diterapkan karena terbit setelah majelis hakim memvonis Ba'asyir.

Namun, Fickar menegaskan bahwa syarat khusus yang diatur dalam PP berlaku terhadap semua narapidana.

Syarat tersebut bukan merupakan hukum materiil, melainkan hukum formil.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X