Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warganet Ramai Bahas CPNS 2019 Dibuka Maret, Ini Penjelasan Pemerintah

Kompas.com - 24/01/2019, 11:30 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Warganet di media sosial Twitter sedang ramai membahas kabar mengenai akan dibukanya kembali rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 pada Maret tahun ini.

Pantauan Kompas.com, warganet berusaha mengonfirmasi kabar ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun resmi Twitter masing-masing instansi tersebut.

Sebelumnya, pemberitaan di salah satu media menyebutkan bahwa Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan akan ada penerimaan CPNS kembali pada Maret 2019.

Namun, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB Mudzakir mengatakan, yang dimaksud Syafruddin tersebut adalah rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 bagi daerah-daerah yang tertunda.

Dengan demikian, ini bukan rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019.

"Bulan Maret untuk (daerah) yang tertunda," kata Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Seleksi CPNS 2018, BKN Telah Tetapkan 4.533 Nomor Induk Pegawai

Mudzakir menjelaskan, pada rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 lalu, terdapat 48 daerah yang pelaksanaan seleksinya tertunda karena bencana alam dan kendala teknis terkait jaringat internet.

"Instansi dimaksud antara lain pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Parigi Moutong," ujar dia.

Adapun rencana pelaksanaan seleksi CPNS bagi daerah yang tertunda tersebut, lanjut Mudzakir, akan dilaksanakan pada Maret 2019.

"Bulan Maret tersebut merupakan ancar-ancar. Pelaksanaan hal tersebut sedang dipersiapkan," kata dia.

Sementara saat dikonfirmasi mengenai kapan dibukanya rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019, Mudzakir belum memberikan jawaban pasti.

"Tunggu info resmi nanti saja ya. Masih dibahas," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan hal yang sama saat dikonfirmasi mengenai kabar adanya pembukaan seleksi CPNS 2019 pada Maret.

"Enggak benar. Maret adalah pernyataan Menpan (Menteri PAN RB) untuk daerah yang ditunda akibat bencana alam. Total ada 48 pemda (pemerintah daerah)," kata Ridwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com