Fadli Zon Sebut Pembebasan Ba'asyir Berawal dari Manuver Politik

Kompas.com - 24/01/2019, 08:42 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon Saat ditemui di ruang kerjanya, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Fadli Zon Saat ditemui di ruang kerjanya, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pembebasan tanpa syarat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir berawal dari sebuah manuver politik. Hal itu dia ungkapkan setelah mendengar penjelasan dari kuasa hukum Ba'asyir dalam pertemuan di ruang kerja Fadli, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Dalam pertemuan itu kuasa hukum Ba'asyir mengungkapkan bahwa tawaran pembebasan tanpa syarat datang dari Yusril Ihza Mahendra. Kemudian saat bertemu Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Yusril datang sebagai pengacara pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi saya kira masalahnya sangat jelas ya, bahwa kasus ini berawal dari sebuah manuver politik kalau menurut pendapat saya. upaya politik dan juga mungkin bisa saja ini menimbulkan implikasi hukum," ujar Fadli.

Menurut Fadli, manuver politik tersebut telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan mendapat perhatian dari publik internasional. Di sisi lain, wacana pembebasan tanpa syarat Ba'asyir juga menimbulkan kegaduhan di kalangan pemerintah yang melibatkan presiden dan menteri-menterinya.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR akan mengkaji implikasi hukum yang akan timbul dari polemik tersebut.

Baca juga: Polemik Pembebasan Baasyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

"Ini kan kelihatannya ada yang berusaha menjadikan ini sebuah poin politik. Ini yang menimbulkan kegaduhan di antara kalangan pemerintah sendiri dan sudah melibatkan presiden, menteri-menteri. Sampai sekarang juga tidak terjadi apa yang pernah dijanjikan kepada Ustad Abu Bakar Ba'asyir," kata Fadli.

"Implikasi hukum nanti kami kaji kembali karena ini menyangkut masalah publik yang luas, nasional bahkan internasional," tutur dia.

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum Ba'asyir, Achmad Michdan, menuturkan, Yusril Ihza Mahendra datang sebagai pengacara pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat bertemu kliennya di Lapas Gunung Sindur.

Saat itu Fadli menanyakan kapasitas Yusril saat bertemu Ba'asyir pada Jumat 18 Januari 2019 lalu.

"(Sebagai) penasihat hukumnya pasangan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf. Itu disampaikan ke Ustaz (Ba'asyir). Kalau enggak, ya enggak mungkin juga bisa masuk," jawab Achmad.

Baca juga: Pengacara: Jika Niat Menolong, Baasyir Minta Diberikan Remisi Saja

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

Nasional
Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X