Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Optimistis Program Perpajakan Prabowo-Sandiaga Didukung Pelaku Usaha

Kompas.com - 23/01/2019, 19:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo optimistis program-program reformasi perpajakan Prabowo-Sandi bisa menggaet potensi dukungan dari kalangan pelaku usaha.

Nantinya potensi suara mereka bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo-Sandi.

Hal itu dikatakan Dradjad dalam diskusi bertajuk Reformasi Pajak Prabowo-Sandi: Untuk Kesejahteraan Rakyat di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

"Para pelaku usaha itu memang lebih banyak ke Pak Jokowi sebelumnya tapi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita sampaikan, itu pelaku usaha sekarang mulai melihat 'oh ya kebijakannya Prabowo-Sandi ini kayaknya reasonable dan bagus buat kita," kata Dradjad.

Prabowo-Sandi memiliki 8 program aksi reformasi perpajakan.

Baca juga: Timses Prabowo-Sandiaga Minta Bawaslu Selidiki Tabloid yang Dianggap Berisi Fitnah

Dradjad menyinggung beberapa program, seperti pembebasan pajak selama dua tahun pertama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi.

Kemudian, ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi sektor rill.

Lalu, menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (tax ratio).

"Ada orang-orang yang betul-betul die hard (penggemar) Pak Jokowi, saya kapan hari baru ketemu, beliau bilang 'saya tetap akan pilih Pak Jokowi tapi kebijakan ekonomi Prabowo lebih bagus jadi biar anak saya yang milih Prabowo', jadi itu obrolannya kayak gitu," kata Dradjad.

"Artinya, kebijakan perpajakan ini sangat bagus meningkatkan elektabilitas," lanjutnya.

Juru Bicara PKS Muda bidang ekonomi, Muhammad Kholid memiliki optimisme yang sama. Ia menyoroti program pembebasan pajak dua tahun pertama bagi UMKM tersebut.

Menurut Kholid, selain menggaet potensi suara pelaku usaha, program aksi ini bisa memperkuat basis perpajakan yang saat ini lemah.

Baca juga: Diduga Tendensius, Timses Prabowo-Sandiaga Laporkan Tabloid Indonesia Barokah ke Polisi

"Maka salah satu yang dijanjikan Prabowo-Sandi adalah dua tahun pertama UMKM kita dan bisnis rintisan akan dibebaskan pajak biar apa? Itu sangat membantu mereka karena mereka baru mendirikan, baru memulai, pada waktu UMKM ini masuk. Ke depannya basis perpajakan kita akan meningkat," ungkapnya.

Kholid memandang, pelaku UMKM yang baru merintis usahanya menjadi tak terlalu memikirkan persoalan pajak. Hal itu akan membuat UMKM bisa berkembang terlebih dulu.

"Biarkan mereka dua tahun pertama itu bisa membereskan administrasi bisnisnya, business processnya kelihatan jalan, inilah komitmen Prabowo-Sandi untuk menciptakan lapangan pekerjaan mendukung UMKM dengan melakukan pembebasan pajak dua tahun pertama," paparnya.

Kompas TV Badan Pemenangan Nasional, Prabowo Sandiaga, meminta KPU mencari nama selain Najwa Shihab untuk menjadi moderator debat capres kedua, Februari mendatang.<br /> Wakil Ketua Umum Gerindra, sekaligus anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Fadli Zon, menilai Najwa Shihab terindikasi memiliki keberpihakan politik.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com