Kontroversi soal Ba'asyir Dinilai Tak Akan Ubah Elektabilitas Jokowi

KOMPAS.com – Kontroversi yang muncul saat Presiden Joko Widodo berencana membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dinilai tidak akan mengubah suara elektoral.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskridho Ambardi kepada Kompas.com pada Rabu (23/1/2019) siang.

"Secara politik (elektoral) dugaan saya tidak akan mengubah banyak. Mungkin rumusannya begini, jika itu dilakukan dan diteruskan, sebagian kecil pemilih akan bersikap positif, sebagian yang lain sebaliknya. Jadi, akhirnya tak mengubah peruntungan elektoral," kata pria yang akrab disapa Dodi tersebut.

Menurut Dodi, kegaduhan terkait pembebasan Ba’asyir tidak akan banyak berpengaruh selama selisih suara antar-kandidat cukup signifikan.

"Kecuali pada saat selisih dukungan itu tipis, sekecil apa pun ia bisa mengubah peruntungan," tuturnya.

Baca juga: TKN Bantah Jokowi Inkonsisten soal Pembebasan Baasyir

Saat menjelaskan lebih lanjut, Dodi menyebut hal ini setidaknya berlaku untuk saat-saat ini. Namun, apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan belum dapat dipastikan. Ini disebabkan dinamika politik yang cepat.

"Untuk saat ini iya, tapi dalam dua atau tiga bulan ke depan, spiral isu agama bisa saja berkembang atau menyurut. Ini yang perlu diperhatikan," kata Dodi.

KOMPAS.Com Dukung pencalonan Jokowi jadi Capres, ribuan massa pendukung jokowi di Sulawesi barat mengarak patung jokowi setinggi 2,5 meter keliling kota mamuju utara, Sealsa sore (25/3/2014)

Terlebih, kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan diberikan kebebasan. Misalnya, ketidaksediaan Ba'asyir menandatangani pernyataan tertulis untuk mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

Dodi menyebut, kebijakan yang sempat diwacanakan oleh Presiden tersebut akan menjadi tidak produktif apabila menuai banyak kontroversi.

“Tapi saya kira ketika itu menuai kontroversi keputusan itu menjadi tak produktif,” ujar Dodi.

Adapun dugaan-dugaan lain terkait motif lain dibalik kebijakan presiden, Dodi menyebut hal itu belum memiliki dasar yang kuat.

"Saya kira frame apa pun bisa diletakkan untuk menafsirkan peristiwa itu. Semuanya spekulasi karena peristiwanya belum terjadi dan belum ada data kokoh untuk menopang dugaan-dugaan itu," ucap Dodi.

Baca juga: Menhan: Baasyir Harus Berjanji Tidak Ajak Orang Lain Melawan Negara