Kontroversi soal Ba'asyir Dinilai Tak Akan Ubah Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 23/01/2019, 17:22 WIB
Sejumlah relawan Jokowi-Maruf Amin meneriakkan yel-yel saat nonton bareng Debat Pertama Capres dan Cawapres 2019 di Desa Cirangkong, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (17/01/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc. Muhamad Ibnu ChazarSejumlah relawan Jokowi-Maruf Amin meneriakkan yel-yel saat nonton bareng Debat Pertama Capres dan Cawapres 2019 di Desa Cirangkong, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (17/01/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc.

KOMPAS.com – Kontroversi yang muncul saat Presiden Joko Widodo berencana membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dinilai tidak akan mengubah suara elektoral.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskridho Ambardi kepada Kompas.com pada Rabu (23/1/2019) siang.

"Secara politik (elektoral) dugaan saya tidak akan mengubah banyak. Mungkin rumusannya begini, jika itu dilakukan dan diteruskan, sebagian kecil pemilih akan bersikap positif, sebagian yang lain sebaliknya. Jadi, akhirnya tak mengubah peruntungan elektoral," kata pria yang akrab disapa Dodi tersebut.

Menurut Dodi, kegaduhan terkait pembebasan Ba’asyir tidak akan banyak berpengaruh selama selisih suara antar-kandidat cukup signifikan.

"Kecuali pada saat selisih dukungan itu tipis, sekecil apa pun ia bisa mengubah peruntungan," tuturnya.

Baca juga: TKN Bantah Jokowi Inkonsisten soal Pembebasan Baasyir

Saat menjelaskan lebih lanjut, Dodi menyebut hal ini setidaknya berlaku untuk saat-saat ini. Namun, apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan belum dapat dipastikan. Ini disebabkan dinamika politik yang cepat.

"Untuk saat ini iya, tapi dalam dua atau tiga bulan ke depan, spiral isu agama bisa saja berkembang atau menyurut. Ini yang perlu diperhatikan," kata Dodi.

Dukung pencalonan Jokowi jadi Capres, ribuan massa pendukung jokowi di Sulawesi barat mengarak patung jokowi setinggi 2,5 meter keliling kota mamuju utara, Sealsa sore (25/3/2014)KOMPAS.Com Dukung pencalonan Jokowi jadi Capres, ribuan massa pendukung jokowi di Sulawesi barat mengarak patung jokowi setinggi 2,5 meter keliling kota mamuju utara, Sealsa sore (25/3/2014)
Beberapa hari belakangan rencana pemerintah terkait pembebasan Ba'asyir menuai kontra. Menurut Institute of Criminal Justice Reform misalnya, tidak ada landasan hukum yang dapat digunakan untuk pembebasan Ba'asyir.

Terlebih, kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan diberikan kebebasan. Misalnya, ketidaksediaan Ba'asyir menandatangani pernyataan tertulis untuk mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

Dodi menyebut, kebijakan yang sempat diwacanakan oleh Presiden tersebut akan menjadi tidak produktif apabila menuai banyak kontroversi.

“Tapi saya kira ketika itu menuai kontroversi keputusan itu menjadi tak produktif,” ujar Dodi.

Adapun dugaan-dugaan lain terkait motif lain dibalik kebijakan presiden, Dodi menyebut hal itu belum memiliki dasar yang kuat.

"Saya kira frame apa pun bisa diletakkan untuk menafsirkan peristiwa itu. Semuanya spekulasi karena peristiwanya belum terjadi dan belum ada data kokoh untuk menopang dugaan-dugaan itu," ucap Dodi.

Baca juga: Menhan: Baasyir Harus Berjanji Tidak Ajak Orang Lain Melawan Negara



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X