Kontroversi soal Ba'asyir Dinilai Tak Akan Ubah Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 23/01/2019, 17:22 WIB
Sejumlah relawan Jokowi-Maruf Amin meneriakkan yel-yel saat nonton bareng Debat Pertama Capres dan Cawapres 2019 di Desa Cirangkong, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (17/01/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc. Muhamad Ibnu ChazarSejumlah relawan Jokowi-Maruf Amin meneriakkan yel-yel saat nonton bareng Debat Pertama Capres dan Cawapres 2019 di Desa Cirangkong, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (17/01/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc.

KOMPAS.com – Kontroversi yang muncul saat Presiden Joko Widodo berencana membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dinilai tidak akan mengubah suara elektoral.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskridho Ambardi kepada Kompas.com pada Rabu (23/1/2019) siang.

"Secara politik (elektoral) dugaan saya tidak akan mengubah banyak. Mungkin rumusannya begini, jika itu dilakukan dan diteruskan, sebagian kecil pemilih akan bersikap positif, sebagian yang lain sebaliknya. Jadi, akhirnya tak mengubah peruntungan elektoral," kata pria yang akrab disapa Dodi tersebut.

Menurut Dodi, kegaduhan terkait pembebasan Ba’asyir tidak akan banyak berpengaruh selama selisih suara antar-kandidat cukup signifikan.


"Kecuali pada saat selisih dukungan itu tipis, sekecil apa pun ia bisa mengubah peruntungan," tuturnya.

Baca juga: TKN Bantah Jokowi Inkonsisten soal Pembebasan Baasyir

Saat menjelaskan lebih lanjut, Dodi menyebut hal ini setidaknya berlaku untuk saat-saat ini. Namun, apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan belum dapat dipastikan. Ini disebabkan dinamika politik yang cepat.

"Untuk saat ini iya, tapi dalam dua atau tiga bulan ke depan, spiral isu agama bisa saja berkembang atau menyurut. Ini yang perlu diperhatikan," kata Dodi.

Dukung pencalonan Jokowi jadi Capres, ribuan massa pendukung jokowi di Sulawesi barat mengarak patung jokowi setinggi 2,5 meter keliling kota mamuju utara, Sealsa sore (25/3/2014)KOMPAS.Com Dukung pencalonan Jokowi jadi Capres, ribuan massa pendukung jokowi di Sulawesi barat mengarak patung jokowi setinggi 2,5 meter keliling kota mamuju utara, Sealsa sore (25/3/2014)
Beberapa hari belakangan rencana pemerintah terkait pembebasan Ba'asyir menuai kontra. Menurut Institute of Criminal Justice Reform misalnya, tidak ada landasan hukum yang dapat digunakan untuk pembebasan Ba'asyir.

Terlebih, kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan diberikan kebebasan. Misalnya, ketidaksediaan Ba'asyir menandatangani pernyataan tertulis untuk mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

Dodi menyebut, kebijakan yang sempat diwacanakan oleh Presiden tersebut akan menjadi tidak produktif apabila menuai banyak kontroversi.

“Tapi saya kira ketika itu menuai kontroversi keputusan itu menjadi tak produktif,” ujar Dodi.

Adapun dugaan-dugaan lain terkait motif lain dibalik kebijakan presiden, Dodi menyebut hal itu belum memiliki dasar yang kuat.

"Saya kira frame apa pun bisa diletakkan untuk menafsirkan peristiwa itu. Semuanya spekulasi karena peristiwanya belum terjadi dan belum ada data kokoh untuk menopang dugaan-dugaan itu," ucap Dodi.

Baca juga: Menhan: Baasyir Harus Berjanji Tidak Ajak Orang Lain Melawan Negara

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Nasional
Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Nasional
Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Nasional
Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X